Tantangan Diplomasi Indonesia di 2022

Perkembangan virus menimbulkan kepastian mengenai efektifitas vaksin dalam menanggulangi virus Dan varian-variannya. Akibatnya, pemerintah harus mengutamakan kerjasama bilateral untuk menjamin vaksin bagi rakyatnya. 

Tugas ini tentu saja tidak mudah. Selain diperlukan biaya besar untuk pembelian vaksin, pemerintah harus menemukan negara yang bersedia memberikan jaminan pemasokan vaksin tanpa hambatan atau gangguan yang tidak perlu. Hingga saat ini, negara itu adalah China. Sementara itu, negara-negara lainnya lebih berperan sebagai pendukung dalam penyediaan vaksin.

Di tingkat internasional, isu akses vaksin mengalami politisasi antara nasionalisme dan multilateralisme vaksin. Masalah lainnya adalah ketimpangan vaksinasi penduduk di negara-negara kaya dan miskin.

Kenyataan global itu menuntut berbagai negara untuk menguatkan peran WHO sebagai otoritas sentral dalam mengelola akses vaksin secara global.

Kedua, perhatian serius pemerintah pada diplomasi kedaulatan wilayah. Prioritas diplomasi ini sangat relevan karena Indonesia secara geografis berada di tengah persaingan kekuatan besar tersebut. Negara-negara besar yang terlibat di kawasan Asia Tenggara atau Indo-Pasifik, termasuk di Laut China Selatan (LCS), berupaya meningkatkan perluasan pengaruhnya (spheres of influence) ke negara-negara Asia Tenggara. 

Di sepanjang tahun 2021, 17 perundingan perbatasan telah dilakukan para diplomat Indonesia untuk bernegosiasi dengan negara-negara tetangga. Lebih lanjut, Indonesia menghadapi isu geopolitik dan geoekonomi terkini di Asia Tenggara. Kedua isu itu ditingkahi dengan berbagai kerjasama ekonomi (seperti ASEAN Economic Community/AEC, RCEP, TPT)  dan pertahanan (QUADS, AUKUS). Ujung dari rivalitas itu adalah peningkatan proyeksi kekuatan dan potensi perlombaan senjata antara pelbagai kekuatan besar di Asia Tenggara. 

Kenyataan itu memberikan tantangan ketiga, yaitu bagi politik luar negeri bebas aktif.  Bagi Indonesia, tantangan itu sangat strategis dalam rangka menjawab perkembangan tersebut. Apakah doktrin bebas-aktif masih relevan dipakai? Sejauh mana urgensi Indonesia untuk mendukung AS atau China demi manfaat sebesar-besarnya bagi politik luar negeri Indonesia? Beberapa pertanyaan ini menjadi sangat mendesak untuk menjadi diskursus dan memperoleh jawaban. 

Mengikuti kebijakan bebas aktif, Indonesia perlu bersikap pragmatis, yaitu memanfaatkan kompetisi AS-China untuk kepentingan nasionalnya. Indonesia bisa mendapat manfaat strategis dari semua pihak. Misalnya, Indonesia mendapatkan kepastian pasokan vaksin Covid-19 dari China, AS menyetujui membeli jet tempur F15 dari AS dan Rafale dari Perancis, mendapatkan lisensi pembangunan kapal fregat dari Inggris. 

Keempat, peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas di Asia Tenggara. Di tingkat ASEAN, Indonesia berulang kali menegaskan sentralitas ASEAN dalam mengelola konflik di Asia Tenggara. Dengan kata lain, Indonesia selalu memegang prinsip tanpa campur tangan negara-negara di luar anggota ASEAN. Krisis Myanmar, isu Laut China Selatan (LCS), pakta pertahanan AUKUS menjadi tantangan nyata bagi Indonesia dan ASEAN. 

Kelima, Peningkatan peran Indonesia dalam berbagai diplomasi ekonomi multilateral. Inisiatif multilateralisme vaksin, presidensi Indonesia di G-20 pada 2022 ini, keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023 menjadi contohnya nyata. Peran multilateral ini sangat berbeda dengan kecenderungan kebijakan luar negeri Presiden Jokowi pada Pemerintahan pertama (2014-2019) yang lebih berorientasi bilateral dan domestik demi mendapatkan hasil kongkrit bagi masyarakat Indonesia.

Di masa pandemi Covid-19, peran multilateral itu diharapkan dapat memberi manfaat banyak (multiplier effects) bagi kepentingan ekonomi domestik. Peran itu tentu saja memberikan keuntungan bagi Indonesia untuk mendiktekan kepentingannya pada berbagai forum multilateral itu.