Kerjasama ekonomi juga diinisiasi oleh beberapa negara untuk menunjukkan kepemimpinan ekonominya di kawasan tertetntu. Amerika Serikat pernah menginisiasi kerjasama ekonomi melalui Trans Pacific Partnership (TPP), namun Presiden Trump memutuskan keluar dari TPP itu. Sedangkan China berhasil membentuk kerjasama Regional Comprehensive Economic Partnership pada akhir 2020 lalu.
Prinsip utama dari kerjasama itu adalah menciptakan peluang-peluang ekonomi melalui kerjasama kawasan di tengah meningkatnya kompetisi global. Namun demikian, kerjasama ekonomi juga dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk mengurangi potensi konflik di antara berbagai negara.
Sebuah negara cenderung tertarik untuk bergabung di organisasi kerjasama ekonomi itu sebagai upaya untuk meningkatkan peluang ekonomis bagi pembangunan domestiknya. Selain sebagai upaya mengejar kepentingan nasionalnya, kerjasama itu juga dapat menjadi salah satu bentuk dari keterbukaan sebuah negara terhadap produk-produk impor dari negara lain, dan sebaliknya.
Berbagai fenomena internasional menuntut sebuah negara untuk menunjukkan sikapnya. Sikap sebuah negara dapat berbentuk dukungan, penolakan, atau netral. Contoh paling kontemporer adalah sikap berbagai negara bersikap mengakui atau menunda pengakuannya terhadap pemerintahan baru Taliban di Afghanistan. Demikian juga, pengaruh faktor internasional terhadap sikap negara-negara anggota ASEAN dalam menanggapi pemerintahan militer di Myanmar.
Dengan berbagai contoh di atas, maka sebuah negara harus memiliki sikap atau posisi terhadap berbagai perkembangan situasi di luar negaranya internasionalnya. Faktor-faktor internasional atau eksternal ---seperti situasi global, organisasi dan hukum internasional, aliansi pertahanan, dan kerjasama ekonomi--- akan menjadi pertimbangan mengenai sikap negara tersebut yang dikenal sebagai politik atau kebijakan luar negeri.
