Pemerintah Persatuan Nasional, Peluang Demokrasi di Myanmar

"Kami berjanji untuk terus bekerja dengan semua orang etnis untuk menggulingkan kediktatoran militer dan membangun demokrasi federal baru," katanya.

Konsensus ASEAN
Hingga saat ini, pemimpin KTT Khusus ASEAN belum memberikan pernyataan resmi mengenai perdamaian di Myanmar. Presiden Indonesia Joko Widodo dikabarkan mendesak pemimpin militer Myanmar menerima konsensus KTT itu. Sementara itu, Menlu Malaysia menyatakan Jenderal Hlaing tampaknya menerima konsensus KTT itu.

Konsensus itu antara lain adalah penghentian kekerasan, pemberian akses bagi bantuan kemanusiaan ke Myanmar, kunjungan utusan khusus, pembebasan tahanan politik, hingga pengembalian demokrasi.

Melakui konsensus itu, KTT Khusus ASEAN perlu dimaknai dengan optimisme bagi masa depan demokrasi di Myanmar. Kehadiran Jenderal Hlaing perlu mendapat apresiasi sebagai tanggapan positif terhadap sikap ASEAN selama ini. Selain itu, konsensus KTT ASEAN menjadi tawaran solusi terbaik dari ASEAN. 

Junta militer perlu mempertimbangkan menerima konsensus KTT Khusus itu untuk menghadapi situasi politik domestik, khususnya berkaitan dengan sepak terjang NUG.