Sementara itu, pihak internasional di luar Myanmar tidak mengetahui kelompok politik mana yang memiliki legitimasi politik mewakili kelompok sipil Myanmar selain NLD.Â
Kesulitan seperti ini yang mungkin menjadi salah satu penyebab KTT Khusus ASEAN itu mengundang Jenderal Min Aung Hlaing sebagai wakil resmi Myanmar, bukan NUG.
Alasan-alasan itu juga yang kemungkinan menjadi tujuan pembentukan NUG. Segera setelah dibentuk, NUG menyatakan diri sebagai otoritas politik yang sah. Tujuan NUG adalah mengakhiri kekerasan, memulihkan demokrasi dan membangun persatuan demokratis federal.
NUG telah menyerukan pengakuan internasional dan ASEAN. Pada KTT khusus itu, NUG mendesak ASEAN menolak partisipasi Min Aung Hlaing dan mengundang NUG sebagai gantinya.
Pengakuan internasional
Salah satu tujuan utama NUG adalah mendapatkan dukungan dan pengakuan internasional. Para pemimpin politik, termasuk anggota parlemen yang digulingkan dari partai Suu Kyi (NLD), telah berusaha menunjukkan kepada negara dan dunia luar bahwa mereka sebagai otoritas politik yang sah, bukan junta militer.
Sementara itu, kelompok militer telah mengakui tindakan mereka terhadap pemerintahan sipil hasil pemilu 2020.
Mengenai kudeta 1 Februari itu, para jenderal membenarkan tindakan militer mereka.Â
Alasan utama kudeta adalah tuduhan partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), melakukan kecurangan pemilu November 2020. Militer memaksakan pembenaran atas tuduhan itu, meskipun komisi pemilu Myanmar menolak gugatan militer.
Hingga saat ini, junta militer menunjukkan kekuatan politik dan militernya terhadap kelompok-kelompok sipil dan etnis minoritas di Myanmar.Â
Tekanan internasional dibangun secara perlahan, terutama dari pemerintahan Barat. Tekanan internasional itu bahkan dimobilisasi di KTT ASEAN di Jakarta. Jaringan masyarakat sipil mengkritik KTT Khusus ASEAN yang mengundang Jenderal Hlaing. Mereka mendesak KTT ASEAN menjadikan NUG sebagai perwakilan resmi Myanmar.
Perkembangan terbaru melalui pembentukan NUG dan dukungan internasional menunjukkan peluang demokrasi mulai terbuka.
Wakil Presiden NUG, Duwa Lashi La, seorang pengacara etnis Kachin, menyadari bahwa jalan untuk menggantikan pemerintahan militer dengan demokrasi tak akan mudah.
