Pemerintah Persatuan Nasional, Peluang Demokrasi di Myanmar

"Hari baru telah datang bagi rakyat kami, era baru bagi Myanmar telah dimulai." 

Itu adalah pernyataan mantan Menteri kerja sama internasional pemerintahan persatuan, Dr Sasa. Optimisme demokratisasi itu disampaikannya dalam wawancara dengan Reuters mengenai pembentukan Pemerintah Persatuan Nasional (National Unity Government/NUG). 

Demokrasi tampaknya mulai menggeliat di Myanmar. Setelah hampir 2,5 bulan berdemonstrasi menentang junta militer, masyarakat sipil Myanmar mengumumkan pembentukan NUG itu pada Jumat (16/4). 

Mereka adalah para politikus pro-demokrasi. Tokoh-tokoh NUG terdiri dari anggota parlemen yang digulingkan, para pemimpin protes anti-kudeta, dan kelompok-kelompom etnis minoritas.

Seperti diketahui, Myanmar telah berada dalam kekacauan politik sejak kudeta 1 Februari 2021. Kudeta militer itu menggulingkan pemerintah sipil yang dipimpin tokoh demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi. 

Aung San Suu Kyi telah memegang kekuasaan selama lima tahun sebelumnya. Masa jabatan keduanya merupakan hasil dari kemenangan telak NLD pada pemilu November 2020.

Setelah kudeta 1 Februari 2021, warga turun ke jalan hampir setiap hari Di berbagai kota besar. Mereka menentang junta militer dan menuntut pemulihan demokrasi. 

Demonstrasi masyarakat sipil dibalas kekerasan bersenjata oleh pasukan junta militer. Akibatnya, lebih dari 700 orang telah meninggal.

Selain itu, junta militer melakukan penangkapan terhadap berbagai unsur masyarakat, termasuk para artis atau selebriti Myanmar. Suu Kyi termasuk di antara 3.141 orang yang ditangkap sehubungan dengan kudeta tersebut, menurut hitungan oleh kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP).

Geliat kelompok sipil
Menjelang Konferensi Tingkat Tinggi Khusus ASEAN 24 April 2021, kelompok sipil tampaknya menyadari situasi politik domestik dan regional di Asia Tenggara. Di tingkat domestik, mereka berhadapan secara langsung di lapangan dengan tentara bersenjata dari junta militer. 

NLD sebagai partai politik pemenang pemilu 2020 cenderung kurang agresif bernegosiasi dengan junta militer untuk mencari penyelesaian damai. Mungkin karena kebanyakan tokohnya, termasuk Daw Suu Kyi, ditangkap dan di penjara junta militer.