Inisiatif Indonesia Mendorong ASEAN Menyelesaikan Krisis Myanmar

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, tampaknya tidak sabar melihat diamnya ASEAN menanggapi krisis di Myanmar. Dalam beberapa hari ini, bu Retno telah melakukan pembicaraan dengan menteri-menteri luar negeri dari ASEAN, India, Australia, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, China, dan Utusan Khusus Sekjen PBB terkait kondisi Myanmar.

Itu semua merupakan upaya konstruktif Indonesia untuk berkontribusi secara positif pada ASEAN dan perdamaian di Myanmar. Indonesia perlu mengumpulkan dukungan dari pemimpin negara ASEAN sebagai upaya untuk menunjukkan perhatian ASEAN dalam membantu mengatasi masalah di Myanmar. Bagi Indonesia, upaya tersebut merupakan bagian penting untuk mewujudkan sentralitas ASEAN dalam menyelesaikan persoalan di wilayahnya, termasuk krisis di Myanmar.

Diplomasi bu Menlu itu dapat dianggap sebagai langkah lanjutan dari hasil pertemuan antara Presiden Jokowi dan PM Malaysia Muhyiddin Yasin pada 5 Februari lalu. Kedua pemimpin itu mendorong adanya pertemuan khusus antar-menteri luar negeri se-ASEAN untuk membahas kondisi di Myanmar. Mereka bersepakat menugaskan menteri luar negeri masing-masing untuk berbicara dengan Brunei Darusallam sebagai Ketua ASEAN pada 2021 ini.

Ide besar dari pertemuan menlu itu adalah saling menghormati di antara ke-10 negara anggota ASEAN sebagai satu keluarga. Dasarnya adalah Piagam ASEAN yang antara lain menegaskan upaya untuk memperkuat demokrasi dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan supremasi hukum serta mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.

Pasal dari Piagam ASEAN itu menjadi dasar bagi pernyataan Indonesia dan pernyataan ketua ASEAN dalam menanggapi situasi di Myanmar. Indonesia meyakini bahwa mekanisme ASEAN adalah mekanisme yang paling tepat untuk dapat membantu Myanmar dalam mengatasi situasi yang sulit ini.

Perkembangan hingga saat ini di Myanmar menunjukkan bahwa pemerintahan militer masih menahan pemimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy/NLD), seperti Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan sejumlah pemimpin politik lain sejak 1 Februari yang lalu. Otoritas militer mengumumkan bahwa kekuasaan pemerintah telah dialihkan kepada pimpinan pasukan bersenjata, Jenderal Senior Min Aung Hlaing. Militer Myanmar beralasan bahwa penahanan itu merupakan tanggapan militer terhadap kecurangan pemilu 2020.

Kudeta militer itu mengakibatkan ribuan orang turun ke jalan-jalan di Yangon setiap hari sebagai bentuk protes dan kemarahan mereka. Apalagi pihak militer Myanmar telah secara diam-diam mengadili pemimpin sipil Aung San Suu Kyi yang dikudeta. Akibatnya, aksi demo pada hari ini dilakukan di tengah meningkatnya kekhawatiran akan kekerasan di negara Asia Tenggara yang bermasalah itu.

Bertemu Brunei
Pada kunjungannya ke Brunei Darussalam, Menlu Retno membahas berbagai pilihan peran yang bisa diambil ASEAN dalam membantu penyelesaian konflik politik di Myanmar dan melanjutkan proses transisi demokrasi. Kunjungan ini mencerminkan bahwa upaya Indonesia untuk memimpin inisiatif  penyelesaian krisis Myanmar tetap berkonsultasi dengan Ketua ASEAN pada saat ini, yaitu Brunei Darussalam.

Sementara itu, Sultan Brunei Darussalam juga menekankan urgensi pertemuan para Menlu ASEAN. Sebagai Ketua ASEAN 2021, Sultan Brunei menegaskan bahwa arti penting stabilitas politik di negara anggota di kawasan sebagai syarat penting bagi pembentukan komunitas ASEAN yang damai, stabil dan sejahtera. Selain itu, Ketua ASEAN juga menyampaikan telah melakukan pertemuan virtual dengan pemimpin Myanmar pada 11 Februari 2021.

Dengan menggunakan mekanisme ASEAN, pertemuan Menlu Se-ASEAN tetap berpegang pada prinsip untuk tetap menghormati prinsip non-interference (tanpa campur tangan) dan mengutamakan constructive engagement (keterlibatan konstruktif). Tujuan pertemuan itu adalah mencari solusi terbaik yang mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar, termasuk membantu transisi demokrasi yang melibatkan semua stakeholders atau transisi demokrasi secara inklusif.

Tantangn Sentralitas ASEAN
Krisis Myanmar merupakan ujian nyata bagi sentralitas ASEAN. Selain itu, krisis Myanmar juga menjadi ujian bagi Indonesia sebagai natural leader di ASEAN dalam menyelesaikan persoalan di kawasan ini. Satu hal penting dari prinsip sentralitas ini adalah menempatkan ASEAN dalam posisi sentral dalam setiap peristiwa di kawasan Asia Tenggara, termasuk pada krisis Myanmar.

Peran itu harus dijalankan dengan menghormati prinsip non-interference. Undangan pertemuan ASEAN kepada pemimpin militer Myanmar diharapkan tidak menempatkan negara itu dalam posisi untuk dimintai pertanggungjawaban atas kudeta kepada pemerintahan militer pada 1 Februari lalu. Sebaliknya, pertemuan itu harus dimanfaatkan sebagai upaya ASEAN untuk tetap melibatkan Myanmar secara konstruktif (constructuve engagement) dalam berbagai inisiatif perdamaian di negaranya sendiri.

Upaya konstruktif ini juga dilakukan dengan tujuan agar Myanmar tetap menempatkan ASEAN sebagai mitra strategis dalam penyelesaian krisis Myanmar secara damai dan demokratis. Dengan upaya konstruktif itu, Myanmar diharapkan tidak menarik diri dari ASEAN dan mendekat pada China. Jika hal ini terjadi, upaya-upaya ASEAN menjadi tidak efektif dan menimbulkan resiko pada rakyat Myanmar.

Dalam konteks itu, sentralitas ASEAN sedang dicoba dimainkan oleh Indonesia dengan tetap menggandeng Brunei sebagai Ketua ASEAN dan menggunakan mekanisme ASEAN untuk menyelesaikan krisis Myanmar.