Namun demikian, ASEAN belum menunjukkan tanda-tanda menggerakkan instrumen diplomasi regionalnya untuk membantu mengatasi persoalan domestik Myanmar. Brunei yang baru saja ditunjuk sebagai ketua ASEAN pada 2021 ini tampaknya terlalu sibuk mempersiapkan pertemuan tingkat tinggi ASEAN mendatang.
Pilihan Jalan Menuju Demokrasi
Dari keempat kelompok tersebut, demokrasi di Myanmar tentu saja sangat tergantung pada kemauan politik dari kelompok sipil atau NLD dan militer. Pengalaman mengenai dinamika demokrasi di negeri itu menunjukkan bahwa NLD tidak bisa mendominasi atau mendiktekan jalan demokratis-nya kepada militer.
Sebaliknya, demokrasi di Myanmar tidak mungkin dijalankan oleh kelompok militer yang cenderung menodai demokrasi melalui kudeta.
Sementara itu, campur tangan asing untuk memaksakan penerapan demokrasi di Myanmar sudah bukan lagi mekanisme prosedural yang bisa diterima banyak pihak.
Termasuk di sini adalah kecenderungan tekanan internasional melalui berbagai sanksi-nya tidak mampu mendorong demokratisasi di Myanmar.
Dalam situasi itu, usulan Indonesia dan Malaysia sebenarnya termasuk yang paling rasional dan realistis di tengah ketidakpastian politik domestik di Myanmar pada saat ini.
ASEAN mengajak Myanmar untuk bertemu dalam forum menteri luar negeri. Undangan ini secara tidak langsung menjadi pengakuan diplomastis dari ASEAN terhadap pemerintahan militer Myanmar sekarang.
Meskipun demikian, kelompok sipil (NLD) dan militer Myanmar belum menanggapi usulan Indonesia dan Malaysia melalui pertemuan menteri luar negeri se-ASEAN.
Jalan menuju demokrasi di Myanmar memang masih terjal, namun demokratisasi itu tidak bisa mengabaikan dua kelompok yang dominan pada saat ini, yaitu NLD dan militer.
Dinamika di antara kedua kelompok itu yang akan menentukan warna-warni demokrasi di negeri Pagoda Emas itu dengan segala kelebihan dan kekuarangannya.
