Selamat siang,
Diary atau catatan kuliah hari ke-9.
Siang ini, saya coba menulis catatan harian ini untuk persiapan kuliah semester depan. Ada matakuliah Diplomasi Repubik Indonesia Kontemporer. Catatan ini adalah salah satu materi kuliahnya. Harapannya adalah catatan ini bisa diteruskan dengan topik-topik kuliah selanjutnya di matakuliah ini.
Selama ini, catatan kuliah ini hanya dalam bentuk file presentasi, sehingga ini adalah eksperimen awal mengkonversi poin-poin presentasi ke bentuk narasi. Kebetulan pandemi telah menuntut penerapan pembelajaran daring. Beberapa teman menyarankan materi tidak hanya dalam bentuk file presentasi, namun juga suara yang menjelaskan presentasi. Narasi ini menjadi salah satu alternatifnya.
###
Kita mulai dengan bahasan singkat tentang perkembangan diplomasi ke arah diplomasi publik, lalu menjelaskan beberapa definisi, dinamika isu dan aktor, serta strateginya.
Perkembangan Diplomasi
Diplomasi adalah pelaksanaan atau praktek dari politik luar negeri suatu negara terhadap negara lain. Sementara itu, politik luar negeri adalah kebijakan sebuah negara dalam melihat negara-negara lain dan hubungan dan kerjasama internasionalnya.
Perkembangan diplomasi dalam aspek perluasan isu yang menjadi perhatian dan penambahan aktor telah membuat diplomasi tidak hanya dijalankan okeh aktor negara, namun juga oleh aktor-aktor non-negara.
Perluasan isu tidak lagi hanya berkaitan dengan isu-isu politik dan pertahanan-keamanan (high politics). Lebih jauh, diplomasi juga memperhatikan isu-isu ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain (low politics).
Sementara itu, aktor negara tidak terbatas pada organisasi atau lembaga internasional, namun juga perusahaan atau korporasi swasta (termasuk perusahaan multinasional dan transnasional), lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi atau kelompok masyarakat, dan individu.
Perkembangan itu mengarahkan diplomasi ke bentuknya yang sekarang dikenal sebagai diplomasi publik. Dinamika perluasan isu dan aktor dalam diplomasi ini seiring dengan pengaruh perubahan global terhadap hubungan internasional. Berakhirnya perang dingin (PD) menyebabkan perhatian diplomasi bergeser dari high politics ke low politics.
Diplomasi mengalami transformasi mendasar dari hard power yang berbasis kepada negara (realisme) ke soft power yang mengandalkan kerjasama ekonomi (liberalisme) dan menjujung nilai-nilai universal, seperti hak azasi manusia, demokrasi, dan perdamaian (konstruktivisme).
Definisi Diplomasi Publik
Orang pertama yang menggunakan istilah diplomasi publik adalah Edmund Gullion dari Fletcher School of Law Diplomacy, Universitas Tufts, Amerika Serikat, pada tahun 1965. Menurut Gullion, diplomasi publik adalah “... pengaruh, sikap publik atas pembentukan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri, yang meliputi hubungan internasional diluar diplomasi internasional; perkembangan opini publik di negara lain;
interaksi dari kelompok swasta dan kepentingan di suatu negara terhadap negara lainnya; pemberitaan masalah-masalah luar negeri dan dampaknya terhadap kebijakan; komunikasi antara para diplomat dan koresponden asing dan proses dari cultural komunikasi; pusat dari itu semua adalah arus transnasional atas informasi dan ide-ide.”
Diplomasi publik memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai alasan dan tujuan dari sikap dan opini suatu negara, kelompok kepentingan, dan individu terhadap atau tentang seseorang dan negara lain sehingga dapat mempengaruhi keputusan kebijakan luar negeri negara lain.
Definisi itu menunjukkan beberapa faktor penting dalam diplmasi publik. Pertama, meskipun aktor utama diplomasi adalah negara dan masyarakat, namun aktor negara tetap bertindak sebagai koordinator atau regulator atau sponsor dari pelaksanaan diplomasi publik. Sebagai koordinator, misalnya, negara mengajak masyarakat untuk menjalankan program diplomasi publik kepada pemerintah dan masyarakat di negara lain.
Kedua, pihak yang menjadi target atau sasaran diplomasi publik di negara lain adalah masyarakat. Persoalan dalam hubungan antar-negara biasanya terletak pada hubungan antar-masyarakat ketimbang antar-pejabat negara. Kurangnya interaksi antar-masyarakat di negara berbeda cenderung mudah menimbulkan kesalahpahaman di antara mereka.
Perkembangan diplomasi publik menunjukkan bahwa masyarakat yang menjadi target ternyata tidak hanya yang berada di luar negeri, namun juga termasuk masyarakatnya sendiri. Hal ini berkaitan dengan kemungkinan bahwa masyarakat domestik masih memiliki informasi atau pengetahuan minim mengenai berbagai misi diplomatik yang dijalankan negaranya.
Diplomasi publik hadir untuk menjembatani interaksi antar-masyarakat di negara berbeda melalui berbagai program yang disponsori pemerintah, misalnya publikasi buku atau majalah, pertukaran mahasiswa, pentas budaya, pemutaran film, pameran produk ekonomi, berbagai seminar atau diskusi, dan seterusnya.
Strategi
Strategi diplomasi publik tidak hanya menempatkan negara dalam program-program membangun citra yang bersifat lokal, tetapi juga global. Interaksi antara pemerintah dengan berbagai aktor non-negara di dalam negeri merupakan hal yang sangat penting dalam diplomasi publik. Interaksi ini sangat bermanfaat untuk mengetahui persepsi atau pandangan masyarakat mengenai sebuah negara.
Untuk meningkatkan citra negara, strategi diplomasi publik Indonesia yang di jalankan antara lain berupa pemberdayaan masyarakat, memajukan people-to-people contact, diseminasi informasi mengenai politik luar negeri, merangkul dan mempengaruhi publik di dalam dan luar negeri, serta mengumpulkan saran dan masukan bagi pelaksanaan politik luar negeri.
Strategi tersebut diadakan bekerjasama dengan berbagai organisasi masyarakat, seperti Muhammadiyah, Nahdhlatul Ulama (NU), organisasi keagamaan lainnya, berbagai tokoh, akademisi serta universitas di Indonesia dan luar negeri, LSM, wartawan dan media baik dalam negeri maupun asing, serta berbagai aktor lain yang berkepentingan.
Pada berbagai kegiatan diplomasi publik, Kemlu RI biasanya mengajak unsur-unsur masyarakat untuk hadir dan berperan aktif. Salah satu kegiatan diplomasi publik, seperti Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia, misalnya, melibatkan peran aktif berbagai sanggar seni-budaya dan perguruan tinggi.
Keberhasilan diplomasi publik biasanya ditandai dengan peningkatan interaksi antara pemerintah dan berbagai aktor non-negara di dalam dan luar negeri.
Kementerian Luar Negeri
Untuk menjawab tantangan dunia yang semakin berubah dan dinamis, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia membentuk Direktorat Diplomasi Publik pada tahun 2002. Melalui direktorat ini, Kemlu dapat merencanakan, menjalankan, dan mengkoordinasi pelaksanaan diplomasi publik secara konsisten. Kemlu juga dapat secara khusus menyediakan dana, tenaga, dan materi substantig secara lebih baik dan terarah.
Tujuan utama pembentukan direktorat tersebut merupakan upaya kongkrit Kemlu untuk menjawab tantangan perkembangan dunia pada saat itu. Direktorat itu juga diharapkan dapat lebih mengoptimalisasikan pencapaian tujuan diplomasi publik Indonesia.
Program kegiatan
Diplomasi publik selalu memanfaatkan berbagai aset seni, budaya, ekonomi yang sudah dimiliki Indonesia melalui berbagai bentuk kegiatan. Beberapa program tahunan dipkomasi publik meliputi Interfaith Dialogue, Global Inter-Media Dialogue, Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI), dan berbagai pentas budaya Indonesia baik di dalam maupun luar negeri.
Pengalaman demokrasi Indonesia telah menjadi asset dalam melaksanakan Bali Democracy Forum (BDF). Forum tahunan ini mengajak partisipasi aktif generasi muda melalui Bali Democracy Student Conference (BDFC), wartawan, dan berbagai kelompok masyarakat.
Berbagai forum bagi diplomasi publik itu bertujuan untuk membangun konstituen-konstituen politik luar negeri, yang dikenal dengan Friends of Indonesia. Di bidang akademik, ada komunitas penstudi Indonesia, yaitu Indonesianist. Selain itu, ada juga kelompok masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri (baik dalam waktu singkat maupun lama) yang populer disebut Diaspora Indonesia. Sinergi antar-aktor ini diharapkan mampu mendorong partisipasi publik dalam mendukung upaya-upaya diplomasi yang dilakukan pemerintah.
Di era digital sekarang, Kemlu juga menjalankan diplomasi publik melalui berbagai platform media sosial (medsos), seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Diplomasi publik ini dikenal sebagai digital public diplomacy. Selain itu, Kemlu memiliki jaringan website yang terdiri dari 132 perwakilan Indonesia di luar negeri, berupa kedutaan besar (KBRI), konsulat jenderal (KJRI), konsulat (KRI), dan perutusan tetap (PTRI). Kepemilikan websites dan media sosial ini diyakini dapat mempermudah diplomasi Indonesia mencapai tujuannya, yaitu to win hearts and minds of domestic and public audiences.
####
Sekian dulu diary kuliah hari ini tentang diplomasi publik, termasuk prakteknya oleh Kemlu RI. Serba singkat dan serba melompat-lompat.
Bahasan ini diharapkan bisa menjadi pemicu bagi upaya pencarian pengetahuan lebih lanjut mengenai isu diplomasi publik.
Terimakasih ya. Salam sehat selalu.
