Negara-negara di Asia Tenggara juga telah abai dengan ASEAN, seolah kebijakan nasional mereka tidak terkait dengan kesepekatan regional di kawasan Asia Tenggara. Jepang dan Korea Selatan bersitegang soal penanganan warganegaranya di negara lain.
Sebagian negara-negara di Eropa malah kecewa dengan respon Uni Eropa (UE). Â Jerman, Perancis, Italia protes ke AS yang merebut pesanan alat kesehatan dari Cina. Negara-negara anggota Uni Eropa (UE) dan NATO curiga dengan bantuan Rusia dan Cina kepada Italia.
Kebijakan nasional yang unilateral atau sepihak itu sebenarnya telah menciptakan anarki dalam hubungan internasional. Situasi anarki masih berlanjut hingga Agustus 2020 ketika berbagai negara berebut menemukan vaksin Covid-19. Anarki ini yang kemudian mengerucut ke dalam nasionalisme vaksin.
Dalam nasionalisme vaksin itu, berbagai negara berupaya keras memperoleh jaminan akses terhadap vaksin demi persediaan vaksin bagi warganegara-nya sendiri. Negara-negara maju bahkan berada di barisan terdepan dalam gerakan nasionalisme vaksin ini, termasuk AS.
Anarki internasional dalam bentuk nasionalisme vaksin itu juga dikawatirkan menimbulkan persaingan geopolitik antara China, AS, dan juga melibatkan Rusia. Kerjasama berbagai negara dengan produsen vaksin menunjukkan dukungan mereka atas perlombaan penemuan vaksin.
Hingga kini, pandemi Covid-19 telah menyebabkan lebih dari 200 negara terinfeksi. Persebaran global virus Covid-19 tidak mengenal negara kaya atau miskin, wilayah maju di Eropa atau terbelakang di Afrika, atau mayoritas/minoritas rasial/agama tertentu, bahkan negara-negara beriklim berbeda. Hampir semua negara terkena Covid-19 tanpa terkecuali.
Kerjasama Multilateral
Walau dunia tanpa AS dan dalam tekanan nasionalisme vaksin, dunia tampaknya menemukan keseimbangannya, yaitu keseimbangan atas nilai-nilai kemanusiaan di antara berbagai negara. Komitmen itu menjadi pendorong utama bagi berbagai inisiatif kerjasama multilateral, bahkan di antara beberapa negara maju yang dituduh melakukan nasionalisme vaksin.
Kerjasama multilateral sebenarnya telah menjadi salah satu isu global penting sejak awal pandemi Covid-19 menyebar ke berbagai negara. Kerjasama multilateral ini justru merupakan wujud paradoks dari perilaku negara-negara dalam menyikapi pesatnya persebaran virus corona. Di satu sisi, negara-negara mengambil kebijakan nasional membatasi mobilitas internasional manusia dan menutup pintu-pintu internasional.
Namun, di sisi lain, negara-negara juga menyadari kebutuhan akan jaminan suplai alat-alat kesehatan (essential goods) di tingkat domestik. Jaminan suplai ini dilakukan dengan tetap membuka pintu-pintu internasional itu bagi lalu-lintas barang khususnya alat-alat kesehatan antar-negara.
Kerjasama multilateral untuk merespon pandemi Covid-19 ternyata mengambil bentuk berbeda. Pertama, kerjasama multilateral tidak lagi bersifat vertikal dan koordinatif yang berujung pada PBB atau WHO sebagai otoritas global di bidang kesehatan.Â
Kritik atas kurang tanggapnya WHO di awal pandemi telah menyebabkan negara-negara tidak menggubris himbauan WHO. Selain tidak harus melibatkan PBB dan/atau WHO, kerjasama multilateral di masa pandemi juga tidak mengerucut pada kehadiran AS atau Cina atau negara kuat lainnya.Â
