Kedaulatan Fondasi Utama bagi Kemandirian dan Identitas NKRI

Penguatan Kerjasama Pertahanan Militer

Kedaulatan militer memungkinkan negara untuk menjaga kedaulatan dari ancaman eksternal. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat kerjasama antara lembaga pemerintah, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian, dan TNI Angkatan Laut, sebagai upaya untuk meningkatkan keamanan maritim di sekitar Kepulauan. Negara memiliki kontrol penuh atas angkatan bersenjatanya sehingga dapat melindungi wilayah dan batas-batasnya dari agresi dari ancaman pihak luar. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan operasi intelijen dan pengawasan di sepanjang batas negara, peningkatan anggaran untuk angkatan bersenjata, modernisasi peralatan militer, pelatihan dan pengembangan personel militer. Investasi dalam infrastruktur pertahanan yang modern, seperti pembangunan pangkalan militer, instalasi radar, atau sistem pertahanan tidak hanya laut, juga darat dan udara, dapat meningkatkan kemampuan negara dalam mendeteksi dan menanggapi ancaman terhadap kedaulatan wilayah. Kekuatan militer yang kuat adalah kunci untuk mempertahankan kedaulatan negara.

Penegakan Hukum dan Keamanan Dalam Negeri

Sejarah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, terjadi beberapa kali perubahan tentang perairan wilayah laut Indonesia. Dengan adopsi produk hukum Ordonansi 1939 membagi wilayah laut Indonesia menjadi Laut Teritorial dan Laut Pedalaman. Laut teritorial dinyatakan sebagai wilayah perairan yang membentang ke arah laut sampai jarak 3 mil laut dari garis surut pulau-pulau atau bagian- bagian pulau, termasuk karang-karang, batu-batu karang, dan gosong-gosong yang ada di atas permukaan laut pada waktu air surut. Sedangkan perairan pedalaman Indonesia dimaksudkan sebagai semua perairan yang terletak pada bagian sisi darat dari laut teritorial, termasuk sungai-sungai, terusan- terusan, danau-danau, dan rawa-rawa. Di luar wilayah perairan-perairan tersebut merupakan laut bebas di antara pulau-pulau nusantara. Memperkuat hukum dan penegakan hukum terhadap pelanggaran maritim, termasuk mendeteksi potensi ancaman atau kegiatan ilegal seperti penangkapan ikan ilegal, perdagangan manusia, atau perdagangan narkoba, untuk memberikan efek jera dan mengurangi insiden kejahatan di wilayah perairan Indonesia. Penegakan hukum yang adil dan efektif terhadap kapal asing ilegal di perairan Indonesia melalui patroli maritim yang komprehensif dan intensif adalah langkah penting untuk menjaga stabilitas dan melindungi kedaulatan perairan Indonesia. Hukum adalah otoritas yang mengikat semua warga negara dan bahwa keputusan hukum dihormati dan diterapkan secara konsisten.

Kerja sama antar negara 

Kedaulatan di wilayah perairan dapat dilakukan dengan mengintensifkan diplomasi maritim dengan negara-negara tetangga dalam menyelesaikan sengketa perbatasan maritim secara damai serta memperkuat kerjasama dalam pengawasan dan penegakan hukum maritim. Kerjasama dengan negara-negara tetangga dan lembaga internasional dalam  melakukan patroli bersama dengan jangkauan area yang lebih luas di perairan regional dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Forum regional seperti ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) atau lembaga internasional seperti PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) juga dapat menjadi platform untuk berdiskusi, berbagi pengalaman dan praktik terbaik serta berkoordinasi dalam memantau dan mengawasi perairan regional. Diplomasi yang cerdas dan negosiasi yang bijaksana, negara dapat berusaha untuk menyelesaikan konflik perbatasan atau perselisihan wilayah dengan negara lain secara damai, tanpa harus menggunakan kekerasan. Diplomasi yang kuat termasuk menjalin dan memelihara hubungan baik dengan negara-negara lain, serta berpartisipasi aktif dalam organisasi internasional untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Kerjasama dengan negara-negara tetangga atau lembaga internasional dalam bentuk aliansi strategis atau kemitraan regional dapat memperkuat pertahanan bersama dan saling mendukung dalam menjaga kedaulatan NKRI.  

Kolaborasi lintas multipihak dan multisektor (Pemerintah, Swasta, Akademisi, seluruh elemen masyarakat)

Kolaborasi multipihak dan multisektor adalah pendekatan yang efektif dalam memperkuat kedaulatan negara. Negara dapat memanfaatkan berbagai sumber daya dan keahlian yang tersedia untuk memperkuat kedaulatan dan keamanan negara secara efektif. Kolaborasi antara lembaga pertahanan dengan lembaga pemerintah lainnya seperti kementerian dalam negeri, kementerian luar negeri, dan lembaga keamanan lainnya dapat memperkuat sinergi dalam mengatasi ancaman terhadap kedaulatan negara dari berbagai aspek. Pelibatan masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal dalam upaya-upaya pertahanan dapat meningkatkan dukungan dan legitimasi bagi kebijakan pertahanan negara. Masyarakat sipil juga dapat memberikan kontribusi dalam bidang intelijen, keamanan siber, dan pemantauan lingkungan. Institusi pendidikan dan riset dapat berperan dalam pengembangan teknologi dan strategi pertahanan negara sehingga dapat menghasilkan inovasi yang lebih cepat dan relevan. Pelibatan berbagai pihak dari sektor-sektor yang berbeda dapat memperluas cakupan dan mendukung upaya-upaya untuk menjaga kedaulatan suatu negara. Kolaborasi yang erat antara pemerintah, industri pertahanan, akademisi, dan sektor swasta dapat mempercepat proses inovasi dan pengembangan teknologi. Program kemitraan publik-swasta dapat membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan pertahanan yang mendesak dan mengalokasikan sumber daya dengan efisien.

Partisipasi aktif Komunitas lokal

Partisipasi aktif komunitas lokal, termasuk masyarakat nelayan di wilayah pesisir terus didorong untuk ikut serta dalam pengawasan perbatasan dan pemantauan perairan, serta melaporkan aktivitas mencurigakan kepada otoritas terkait. Pemberdayaan nelayan lokal melalui pelatihan, bantuan peralatan, dan bantuan teknologi dapat meningkatkan kemampuan dalam melindungi sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan memberikan edukasi bagi nelayan tentang hak-hak mereka, peraturan perikanan, dan cara melindungi wilayah perairan Indonesia dari aktivitas ilegal kapal asing. Partisipasi aktif masyarakat nelayan dan pesisir dapat berperan serta dalam pengawasan di perairan sekitar Kepulauan Natuna untuk mencegah dan menanggapi aktivitas ilegal, termasuk pencurian ikan dan pembajakan kapal.

Meningkatkan pemahaman masyarakat