Perlambatan ini terutama dipengaruhi oleh melemahnya konsumsi rumah tangga dan investasi domestik, yang merupakan dua kontributor utama terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Ketidakpastian politik yang berlangsung menjelang Pemilu membuat para pelaku ekonomi, baik itu pengusaha maupun masyarakat, lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.
Dalam banyak kasus, keputusan strategis yang seharusnya dibuat, seperti ekspansi usaha, investasi baru, atau pengajuan kredit, justru tertunda. Hal ini menyebabkan penurunan signifikan dalam sejumlah sektor perekonomian.
Misalnya, penurunan penyaluran kredit perbankan pada Februari 2024 yang hanya tumbuh sebesar 11,28% dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencapai 11,83%.
Penurunan ini lebih terlihat pada kredit investasi, di mana pelaku usaha cenderung menunda ekspansi dan investasi akibat ketidakpastian politik. Selain itu, indikator lain yang mencerminkan pelambatan ekonomi adalah berkurangnya likuiditas yang beredar.
Pada Agustus 2024, data menunjukkan bahwa angka uang beredar (M2) hanya mengalami pertumbuhan 7,2%, yang jauh lebih rendah dari angka sebelumnya pada Januari 2024 yang tercatat 5,4%.
Angka ini menunjukkan adanya penurunan aktivitas ekonomi yang cukup signifikan, yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat serta konsumsi domestik.
Dampak Pelambatan Ekonomi di Tahun Politik
Data dan indikator tersebut memberikan gambaran yang jelas tentang perlambatan ekonomi yang terjadi selama tahun politik. Namun, dampak nyata dari perlambatan ini lebih jauh terlihat pada investasi, konsumsi, dan sektor perbankan yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi yang antara lain:
- Penurunan Investasi: Perlambatan investasi domestik menjadi salah satu dampak paling mencolok dari sikap "wait and see." Data menunjukkan bahwa investasi langsung dari dalam negeri (PMDN) pada kuartal I 2024 turun sebesar 8,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini menghambat penciptaan lapangan kerja baru dan pertumbuhan sektor riil.
- Pelemahan Daya Beli Masyarakat: Konsumsi rumah tangga, yang menyumbang lebih dari 50% terhadap PDB, mencatatkan pertumbuhan yang lebih lambat akibat penurunan daya beli masyarakat. Ketatnya likuiditas dan ketidakpastian ekonomi turut memperburuk situasi ini, sehingga konsumsi domestik melemah.
- Stagnasi di Sektor Perbankan: Perlambatan penyaluran kredit berdampak pada pendapatan sektor perbankan. Laporan keuangan beberapa bank besar menunjukkan penurunan pendapatan bunga bersih (Net Interest Income) sebesar 4% pada kuartal I 2024 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Stagnasi ini menunjukkan perlunya kebijakan yang mendorong peningkatan permintaan kredit.
Respons Pemerintah dan Bank Sentral (Bank Indonesia)
Melihat dampak signifikan dari perlambatan ini, pemerintah dan Bank Indonesia telah mengambil berbagai langkah strategis untuk memitigasi risiko dan mendorong pemulihan ekonomi di tengah tantangan tahun politik yang antara lain:
- Stimulus Fiskal: Pemerintah mempercepat realisasi belanja modal untuk proyek infrastruktur dan bantuan sosial guna mendorong konsumsi domestik. Pada kuartal I 2024, belanja infrastruktur meningkat sebesar 12% dibandingkan tahun sebelumnya. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang aktivitas ekonomi.
- Kebijakan Moneter yang Akomodatif: Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,25% untuk meningkatkan likuiditas dan mendorong penyaluran kredit ke sektor produktif, seperti UMKM dan infrastruktur.
- Insentif Investasi: Pemerintah memberikan insentif pajak kepada sektor strategis seperti manufaktur dan energi terbarukan untuk menarik investasi baru. Insentif ini diharapkan dapat mengatasi perlambatan investasi yang disebabkan oleh ketidakpastian politik.
- Peningkatan Komunikasi Kebijakan: Komunikasi yang jelas dan transparan dari pemerintah terkait arah kebijakan ekonomi pasca Pemilu bertujuan untuk mengurangi kekhawatiran pelaku usaha. Hal ini penting untuk memulihkan kepercayaan pelaku usaha dan mendorong investasi yang sebelumnya tertunda.
Potensi Korupsi Pasca Pemilu
