Penerapan imunitas kedaulatan sering kali menjadi isu kontroversial, terutama dalam situasi yang melibatkan hak asasi manusia, kejahatan perang, atau aktivitas ekonomi negara. Beberapa kasus penting menunjukkan bagaimana prinsip ini diuji di pengadilan internasional:
1. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Salah satu pertanyaan besar adalah apakah imunitas kedaulatan tetap berlaku ketika sebuah negara dituduh melakukan pelanggaran berat, seperti genosida atau kejahatan perang. Dalam kasus Germany v. Italy (2012), Mahkamah Internasional memutuskan bahwa imunitas tetap berlaku meskipun Jerman dituduh melakukan kejahatan perang selama Perang Dunia II. Keputusan ini menuai kritik karena dianggap menghalangi keadilan bagi korban. Namun, beberapa yurisdiksi telah mengambil langkah berbeda. Contohnya, dalam kasus Pinochet (1998), pengadilan Inggris memutuskan bahwa mantan pemimpin Chili, Augusto Pinochet, dapat diadili atas tuduhan penyiksaan, meskipun ia mengklaim imunitas sebagai mantan kepala negara.
2. Kasus Aktivitas Ekonomi
Dalam dunia yang semakin terhubung, negara sering kali terlibat dalam aktivitas komersial seperti investasi, perdagangan, atau proyek infrastruktur. Jika terjadi sengketa, apakah negara tetap dilindungi oleh imunitas? Pendekatan restriktif memungkinkan pengadilan untuk memeriksa tindakan komersial ini. Sebagai contoh, dalam kasus Argentina v. NML Capital (2014), pengadilan AS memutuskan bahwa Argentina tidak dapat mengklaim imunitas kedaulatan untuk menghindari kewajibannya membayar utang kepada kreditur swasta. Keputusan ini menegaskan bahwa negara harus bertanggung jawab atas tindakan ekonominya.
3. Imunitas Diplomat vs. Imunitas Negara
Meski sering disalahartikan, imunitas diplomat berbeda dari imunitas kedaulatan negara. Imunitas diplomat diatur oleh Konvensi Wina 1961, yang memberikan perlindungan hukum bagi diplomat dalam menjalankan tugasnya. Namun, kedua konsep ini sering kali tumpang tindih, terutama dalam kasus pelanggaran hukum yang melibatkan perwakilan negara.
Dilema Imunitas Kedaulatan di Era Modern
Meskipun penting untuk menjaga hubungan internasional yang harmonis, prinsip imunitas kedaulatan sering kali menghadapi tantangan dalam penerapannya:
1. Hak Asasi Manusia vs. Kedaulatan
Imunitas kedaulatan dapat menjadi penghalang bagi korban pelanggaran hak asasi manusia untuk mencari keadilan. Banyak pihak berargumen bahwa pelanggaran berat seperti genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan tidak boleh dilindungi oleh imunitas.
