Sejak Rabu, 21 Agustus 2024 siang hingga Kamis, 22 Agustus 2024 sore ini, media massa maupun media sosial masih panas dengan trending topic #KawalPutusanMK. Tak bisa dipungkiri bahwa ketika suatu negara di mana ada jutaan rakyat di dalamnya, tentu akan marah, kesal, dan tidak terima jika undang-undang dimainkan dengan seenaknya oleh oknum, demi kepentingan pribadi. Siapapun oknumnya, termasuk pemerintah itu sendiri.
Dari sini kita bisa melihat, bahwa kepedulian rakyat ditunjukkan melalui cara bersikap. Ada yang menyuarakan di media sosial; ada yang membuat konten edukasi; ada yang terjun langsung berdemonstrasi; ada yang tidak bisa ikut demo namun mengirim dana untuk bantuan seperti makanan, minuman, obat-obatan, dan sebagainya; dan sebagainya.
Ada rasa haru yang membuncah dalam dada. Berkecamuk. Ternyata rasa persatuan masih ada di dalam hati rakyat. Meski sejujurnya ada rasa kesal dan marah ketika melihat mereka yang duduk memegang amanah rakyat, justru memilih untuk mengkhianatinya dengan seenaknya membuat keputusan dengan melibatkan tak hanya satu-dua pejabat.
Semalam, saya sempat merenung. Perasaan dan pemikiran seperti ini tidak hanya saya rasakan sendiri, tetapi juga jutaan rakyat Indonesia. Terutama bagi mereka yang mengikuti pemberitaan ini.
Apakah yang abai dan tidak paham ada? Banyak, karena sejumlah teman menanyakan apa maksud story WhatsApp saya yang bergambar Pancasila dengan latar belakang berwarna biru. Mereka ini mungkin bukan abai, tetapi memang ada hal yang jauh lebih penting, misal pekerjaan mengurus anak, dan sebagainya.Â
Yang tidak mengerti pun, bisa jadi informasi yang mereka terima masih berupa bahasa-bahasa media massa, yang cukup berat untuk dicerna. Bersyukur sekali ketika sejumlah akun media sosial mulai ada yang menjelaskannya dengan bahasa bayi, atau bahasa yang jauh lebih mudah dipahami, bahkan oleh orang awam sekalipun.
Di sini, saya bersyukur karena ada yang namanya people power. Rakyat bersatu untuk menunjukkan kekuatannya, karena ini berhubungan dengan masa depan kita semua.
Namun bagi yang masih bingung, apa hubungannya dengan perubahan RUU Pilkada ini dengan masa depan bangsa ini?
Ini bukan perkara siapa calonnya. Tidak. Yang menjadi masalah adalah undang-undang yang tiba-tiba berubah demi meloloskan satu orang yang sebenarnya tidak masuk kriteria dari segi usia. Yang mana ini melibatkan putra presiden. Yang benar saja?
Saat mau melamar pekerjaan saja, kebanyakan ada syarat minimal pengalaman sekian tahun yang diminta oleh perusahaan. Sementara, calon yang satu ini masih sangat muda, tidak ada pengalaman dalam pemerintahan, kok bisa melenggang dengan leluasa menjadi pemimpin? Jalannya dimuluskan oleh sang ayah pula yang memiliki kekuasaan lebih dulu di pemerintahan.
