Terkait hal ini, Arifin selaku Pimpinan Organisasi LSM PENJARA 1 sangat menyarankan kepada Pemerintah bahwa para koruptor sebaiknya dapat segera diberikan "Hukuman Mati" saja. Karena pada dasarnya 'Hukuman Mati' bagi koruptor di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Vonis 'Hukuman Mati' adalah solusi yang sangat tepat untuk kita semua benar-benar dapat memberantas korupsi, mengingat korupsi adalah Musuh Bersama Masyarakat Indonesia Yang Beradab.
Lipsus: Tkh
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
