Mohon tunggu...
Louis Malinda
Louis Malinda Mohon Tunggu... Lainnya - Mahasiswa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Menghadapi Krisis Global: Bagaimana Policy Mix Membantu Indonesia bertahan?

22 November 2024   03:21 Diperbarui: 22 November 2024   08:48 19
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Di tengah ketidakpastian global yang dipicu oleh berbagai tantangan seperti pandemi Covid-19, konflik geopolitik, serta perubahan iklim, ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang patut diapresiasi. Salah satu faktor kunci yang mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi adalah strategi policy mix, yakni kombinasi antara kebijakan moneter, fiskal, dan kebijakan struktural yang diterapkan secara sinergis. Langkah ini menjadi tonggak penting bagi Indonesia dalam menghadapi krisis global.

Apa Itu Policy Mix?

Policy mix adalah strategi penggabungan kebijakan ekonomi, khususnya antara kebijakan moneter yang dikelola oleh bank sentral dan kebijakan fiskal yang menjadi domain pemerintah. Dalam konteks Indonesia, Bank Indonesia (BI) berperan menjaga stabilitas moneter, seperti inflasi, nilai tukar, dan suku bunga, sementara pemerintah melalui Kementerian Keuangan bertanggung jawab atas kebijakan fiskal seperti pengelolaan anggaran, subsidi, dan investasi infrastruktur.

Selain itu, kebijakan struktural juga dimasukkan ke dalam policy mix untuk mendorong reformasi di berbagai sektor, termasuk penguatan daya saing industri, peningkatan efisiensi pasar tenaga kerja, dan perbaikan iklim investasi. Sinergi kebijakan ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, stabilitas, dan keberlanjutan.

Konteks Krisis Global

Krisis global belakangan ini tidak hanya membawa dampak ekonomi, tetapi juga sosial dan politik. Pandemi Covid-19, misalnya, menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi secara drastis di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Belum selesai dampak pandemi, krisis lain seperti invasi Rusia ke Ukraina dan meningkatnya tensi perdagangan antara negara-negara besar semakin memperburuk ketidakpastian global. Hal ini memicu lonjakan harga komoditas, inflasi global, dan gangguan rantai pasok yang menekan perekonomian negara berkembang.

Indonesia, sebagai negara dengan ekonomi terbuka, tidak luput dari dampak ini. Namun, penerapan policy mix yang tepat telah membantu Indonesia bertahan dan bahkan mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif di saat banyak negara lain mengalami resesi.

Peran Kebijakan Moneter

Bank Indonesia memainkan peran vital dalam stabilitas moneter, terutama dalam menjaga nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Di tengah tekanan eksternal, seperti kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve AS, BI merespons dengan menaikkan suku bunga acuannya secara terukur. Kebijakan ini bertujuan menjaga daya tarik aset keuangan domestik sekaligus mencegah pelemahan tajam nilai tukar rupiah.

Selain itu, BI juga meluncurkan berbagai program untuk mendukung likuiditas di pasar keuangan, termasuk pembelian surat utang negara (SUN) secara langsung selama pandemi untuk membantu pembiayaan fiskal pemerintah. Langkah ini memungkinkan pemerintah menjalankan program pemulihan ekonomi nasional tanpa mengganggu stabilitas moneter.

Kontribusi Kebijakan Fiskal

Di sisi fiskal, pemerintah fokus pada penguatan anggaran melalui alokasi yang strategis. Selama pandemi, anggaran negara diarahkan pada program perlindungan sosial seperti bantuan langsung tunai (BLT), subsidi energi, dan insentif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, investasi besar-besaran pada infrastruktur, seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan bandara, tetap dilanjutkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Pada 2023, pemerintah juga mulai mengalihkan fokus dari pemulihan pandemi ke penguatan daya saing ekonomi. Reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menjadi salah satu contoh bagaimana kebijakan fiskal dirancang untuk meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan.

Kebijakan Struktural untuk Daya Saing Jangka Panjang

Selain kebijakan moneter dan fiskal, kebijakan struktural juga menjadi bagian penting dari policy mix. Pemerintah terus mendorong investasi asing dengan menyederhanakan regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Upaya ini berhasil meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya di sektor manufaktur dan teknologi.

Di bidang pendidikan dan tenaga kerja, program pelatihan vokasi dan digitalisasi juga diluncurkan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja Indonesia. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya fokus pada pemulihan jangka pendek tetapi juga membangun fondasi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Hasil dan Tantangan ke Depan

Kombinasi kebijakan yang tepat telah membuahkan hasil positif. Pada kuartal ketiga 2024, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,1%, melampaui ekspektasi banyak analis. Inflasi berhasil dijaga pada level moderat, sementara cadangan devisa tetap kuat meskipun terjadi volatilitas di pasar global.

Namun, tantangan ke depan tetap besar. Ketergantungan pada ekspor komoditas membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga global. Selain itu, ketimpangan ekonomi dan tantangan perubahan iklim juga memerlukan perhatian serius.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun