DPRD Tidak Mau Membahas APBD, Apa Dampaknya?

Oleh: Julianda BM

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama Kepala Daerah yang mempunyai 3 (tiga) fungsi utama, yaitu fungsi pembentuk peraturan daerah, Fungsi Anggaran (Budgeting), dan Fungsi Pengawasan (Controlling).

Sebagai pelaksanaan fungsi anggaran DPRD mempunyai kewenangan melakukan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun anggaran untuk disetujui bersama kepala daerah (eksekutif).

Baca juga: Keterlambatan DPRD dalam Pembahasan Perubahan APBD

APBD merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun oleh pemerintah daerah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan daerah karena menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan.

Proses penyusunan APBD melibatkan dua lembaga, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kepala daerah. DPRD memiliki peran penting dalam proses penyusunan APBD, yaitu memberikan persetujuan terhadap rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah.

Dalam melakukan pembahasan APBD, DPRD dibantu oleh sebuah alat kelengkapan yaitu Badan Anggaran, dan Kepala Daerah dibantu melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Sebelum sampai pada tahap pembahasan di DPRD, rancangan APBD disusun sebelumnya oleh TAPD yang terdiri dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Sekretaris Daerah secara ex officio sebagai Ketua TAPD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), dan Inspektorat.

Baca juga: Konsekuensi Tidak Dilakukannya Perubahan APBD

Untuk memahami lebih jauh, APBD mempunyai fungsi yang sangat urgen dalam pembangunan daerah dan kelangsungan roda pemerintahan suatu daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, fungsi APBD terdiri atas: 

Baca juga: Bagaimana Hukum Mengatur tentang Pembelaan Diri?

Pertama, fungsi otorisasi. Dimana, APBD sebagai dasar utama untuk melaksanakan pendapatan dan belanja di tahun berkenaan.

Kedua, fungsi perencanaan. Artinya, APBD sebagai pedoman bagi manajemen dalam merencanakan program dan kegiatan tahun berkenaan.