Kesenjangan Gender di Sektor Politik: Tantangan dan Peluang

Politik merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui politik, masyarakat dapat menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan bangsa. Namun, partisipasi perempuan dalam sektor politik masih belum optimal. 

Berdasarkan data dari Inter-Parliamentary Union (IPU), pada tahun 2023, hanya 26,1% anggota parlemen di dunia yang diisi oleh perempuan. Di Indonesia, persentasenya bahkan lebih rendah, yaitu hanya 17,3%.

Kesenjangan gender di sektor politik ini menimbulkan berbagai tantangan dan peluang. Tantangan yang dihadapi antara lain adalah budaya patriarki, diskriminasi, dan kekerasan terhadap perempuan. 

Baca juga: Relasi Sosial: Tantangan dan Peluang di Era Digital

Peluang yang dapat dimanfaatkan antara lain adalah peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat, serta adanya peraturan yang mendukung kesetaraan gender.

Tantangan Kesenjangan Gender di Sektor Politik

1. Budaya Patriarki

Baca juga: Gender dan Seksualitas dalam Relasi Sosial

Salah satu tantangan terbesar dalam mengatasi kesenjangan gender di sektor politik adalah budaya patriarki. Budaya patriarki memandang laki-laki sebagai sosok yang lebih superior daripada perempuan. Hal ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik.

Dalam masyarakat patriarki, perempuan seringkali dianggap tidak memiliki kapasitas untuk berpolitik. Perempuan dianggap lebih cocok untuk mengurus rumah tangga dan keluarga. Akibatnya, perempuan lebih sulit untuk mendapatkan kesempatan untuk berkiprah di bidang politik.

Baca juga: Satwa Liar: Harta Karun Alam yang Harus Dilindungi

2. Diskriminasi

Diskriminasi juga menjadi salah satu tantangan dalam mengatasi kesenjangan gender di sektor politik. Perempuan seringkali mengalami diskriminasi dalam berbagai bentuk, seperti diskriminasi dalam pendidikan, diskriminasi dalam pekerjaan, dan diskriminasi dalam politik.