Kondisi Sistem Hukum di Indonesia: Mampukah Diperbaiki?

Pernyataan Mahfud MD, di laman KOMPAS.com, tentang kondisi aparat penegak hukum di Indonesia yang rusak dan menjadi tempat terjadinya praktik mafia dan kolusi, memang tidak sepenuhnya salah. Faktanya, masih banyak kasus hukum yang mangkrak atau tidak tuntas karena adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu. 

Selain itu, masih banyak pula kasus hukum yang diputuskan dengan tidak adil, karena adanya unsur suap atau korupsi.

Hal ini tentu menjadi sebuah ironi, mengingat Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum.

Baca juga: Fenomena Aparat Penegak Hukum yang Melanggar Hukum

Sistem hukum yang baik seharusnya mampu menjamin keadilan bagi semua orang, tanpa memandang status sosial atau kedudukan mereka. Namun, kenyataannya, hukum di Indonesia masih kerap kali dimanipulasi untuk kepentingan tertentu.

Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan, karena dapat mengancam sendi-sendi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Jika sistem hukum tidak mampu ditegakkan dengan baik, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum dan pemerintah.

Menurut saya, ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kondisi sistem hukum di Indonesia, yaitu:

Pertama, meningkatkan kualitas aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum merupakan ujung tombak penegakan hukum. Oleh karena itu, kualitas aparat penegak hukum perlu ditingkatkan, baik dari segi kompetensi, integritas, maupun profesionalitas.

Baca juga: Misteri Kasus Jessica, Praktek Hukum Kita Dipertanyakan

Kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Proses penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, agar masyarakat dapat melihat secara jelas bagaimana hukum ditegakkan.

Baca juga: Peran Santri dalam Pembangunan Indonesia

Ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat harus berperan aktif dalam mengawasi proses penegakan hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan laporan kepada aparat penegak hukum jika mengetahui adanya pelanggaran hukum.

Keempat, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran hukum mereka, agar tidak mudah terpengaruh oleh praktik-praktik hukum yang korup.

Perubahan-perubahan tersebut tentu tidak mudah untuk dilakukan. Namun, jika semua pihak mau bekerja sama, maka sistem hukum di Indonesia dapat menjadi lebih baik.

Untuk itu, beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kondisi sistem hukum di Indonesia, yakni:

• Reformasi birokrasi di lembaga-lembaga penegak hukum

Reformasi birokrasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas birokrasi. Hal ini juga perlu dilakukan di lembaga-lembaga penegak hukum, agar proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

• Peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum

Aparat penegak hukum perlu mendapatkan kesejahteraan yang layak, agar mereka tidak mudah tergiur dengan suap atau korupsi.

• Peningkatan pendidikan dan pelatihan aparat penegak hukum

Aparat penegak hukum perlu mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, agar mereka memiliki kompetensi yang mumpuni dalam menjalankan tugasnya.

• Peningkatan pengawasan terhadap aparat penegak hukum

Aparat penegak hukum perlu diawasi secara ketat, agar mereka tidak melakukan pelanggaran hukum. Pengawasan dapat dilakukan oleh lembaga internal maupun eksternal.

Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem hukum di Indonesia dapat menjadi lebih baik dan mampu mewujudkan keadilan bagi semua orang.