Perubahan-perubahan tersebut tentu tidak mudah untuk dilakukan. Namun, jika semua pihak mau bekerja sama, maka sistem hukum di Indonesia dapat menjadi lebih baik.
Untuk itu, beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kondisi sistem hukum di Indonesia, yakni:
- Reformasi birokrasi di lembaga-lembaga penegak hukum
Reformasi birokrasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas birokrasi. Hal ini juga perlu dilakukan di lembaga-lembaga penegak hukum, agar proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
- Peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum
Aparat penegak hukum perlu mendapatkan kesejahteraan yang layak, agar mereka tidak mudah tergiur dengan suap atau korupsi.
- Peningkatan pendidikan dan pelatihan aparat penegak hukum
Aparat penegak hukum perlu mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, agar mereka memiliki kompetensi yang mumpuni dalam menjalankan tugasnya.
- Peningkatan pengawasan terhadap aparat penegak hukum
Aparat penegak hukum perlu diawasi secara ketat, agar mereka tidak melakukan pelanggaran hukum. Pengawasan dapat dilakukan oleh lembaga internal maupun eksternal.
Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem hukum di Indonesia dapat menjadi lebih baik dan mampu mewujudkan keadilan bagi semua orang.
