Menghambat perkembangan ekonomi digital. Social commerce merupakan salah satu tren ekonomi digital yang berkembang pesat di Indonesia. Larangan social commerce dapat menghambat perkembangan ekonomi digital di Indonesia.
Mengurangi pilihan bagi konsumen. Social commerce menawarkan berbagai pilihan produk dan jasa yang tidak selalu tersedia di platform e-commerce. Larangan social commerce dapat mengurangi pilihan bagi konsumen.
Menimbulkan ketidakpuasan dari pelaku social commerce. Pelaku social commerce sudah terbiasa menjalankan usahanya melalui media sosial. Larangan social commerce dapat menimbulkan ketidakpuasan dari pelaku social commerce.
Kesimpulan
Wacana larangan social commerce memiliki pro dan kontra. Pemerintah perlu mempertimbangkan secara matang keuntungan dan kerugian dari wacana ini sebelum mengambil keputusan.
Penulis menyarankan agar pemerintah tidak melarang social commerce secara total. Pemerintah dapat mengatur social commerce agar lebih adil dan transparan, sehingga dapat melindungi konsumen dan pedagang lokal.
Berikut adalah beberapa saran untuk mengatur social commerce:
Membuat regulasi yang jelas dan tegas untuk social commerce. Regulasi ini harus mengatur aspek-aspek penting, seperti perlindungan konsumen, pajak, dan persaingan usaha.
Meningkatkan layanan customer service dan perlindungan konsumen di platform media sosial. Platform media sosial perlu meningkatkan layanan customer service dan perlindungan konsumen agar dapat memberikan rasa aman bagi konsumen.
Mempermudah pendaftaran pelaku usaha social commerce. Pemerintah perlu mempermudah pendaftaran pelaku usaha social commerce agar mereka dapat membayar pajak dan mendapatkan perlindungan hukum.
Dengan pengaturan yang tepat, social commerce dapat menjadi sarana yang bermanfaat bagi perekonomian Indonesia.