Mohon tunggu...
Julianda BM
Julianda BM Mohon Tunggu... Administrasi - ASN pada Pemerintah Kota Subulussalam, Aceh

Penulis buku "Eksistensi Keuchik sebagai Hakim Perdamaian di Aceh". Sudah menulis ratusan artikel dan opini. Bekerja sebagai ASN Pemda. Masih tetap belajar dan belajar menulis.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Keterlambatan DPRD dalam Pembahasan Perubahan APBD

25 September 2023   09:02 Diperbarui: 25 September 2023   09:04 183
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Banggar memiliki waktu paling lama 30 hari untuk membahas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD. Keterlambatan pembahasan oleh Banggar dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti banyaknya agenda yang harus dibahas oleh Banggar, kurangnya data dan informasi dari eksekutif, serta perbedaan pendapat antaranggota Banggar.

Faktor eksternal DPRD

Keterlambatan penyusunan dokumen perubahan APBD oleh eksekutif

Eksekutif memiliki waktu paling lama 30 hari untuk menyusun rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD. Keterlambatan penyusunan dokumen perubahan APBD oleh eksekutif dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya data dan informasi, serta kurangnya koordinasi antara berbagai instansi di lingkungan pemerintah daerah.

Dampak Keterlambatan Pembahasan Perubahan APBD

Keterlambatan pembahasan perubahan APBD dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain:

Terganggunya pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah

Perubahan APBD merupakan instrumen penting untuk menyesuaikan anggaran dengan kondisi yang ada. Keterlambatan pembahasan perubahan APBD dapat mengganggu pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, sehingga dapat menghambat pembangunan daerah.

Peningkatan risiko penyimpangan anggaran

Keterlambatan pembahasan perubahan APBD dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan anggaran. Hal ini karena adanya anggaran yang tidak terpakai akibat tidak adanya perubahan anggaran.

Peningkatan beban kerja pemerintah daerah

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun