Inilah Alasan Mengapa Presiden Harus Netral dalam Pemilihan Umum

Pemilihan umum atau yang biasa kita sebut sebagai pemilu merupakan salah satu pondasi demokrasi yang harus dihormati oleh semua pihak, bahkan presiden. Presiden merupakan seorang yang berperan sebagai kepala negara dan pemerintahan tentunya perlu menjadi simbol dari persatuan dan netralitas dalam proses pemilu. Akan tetapi, akhir-akhir ini ada berita yang berseliweran mengenai presiden yang menunjukkan kecenderungannya terhadap salah satu pasangan calon atau paslon yang kini tengah berjuang dalam pemilu. Sikap dari presiden yang seperti ini tentu saja berdampak pada demokrasi dan masyarakat Indonesia.Saya akan menuangkan opini saya terkait mengapa presiden harus netral dalam pemilihan umum. Selain itu, saya akan memaparkan bagaimana keberpihakan presiden ini dapat menghancurkan prinsip demokrasi dari bangsa Indonesia, menyebabkan rakyat sulit atau bahkan tidak memercayai pihak pemerintahan, serta menjadi cikal bakal dari konflik dan perpecahan pada kalangan khalayak. Setelah itu, saya akan menuangkan beberapa saran guna melindungi netralitas dan integritas presiden dalam pemilu. Teks ini saya buat dengan harapan bisa membuka pikiran, wawasan, dan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya netralitas presiden dalam pemilu.Check and balance adalah salah satu prinsip dasar dari demokrasi yang berarti mekanisme pengawasan dan keseimbangan antara berbagai lembaga negara. Presiden sepatutnya tidak campur tangan dalam hal terkait penyelenggaraan, pengawasan, dan penegakan hukum pemilu. Selain itu, presiden pun tidak diperkenankan untuk memanfaatkan tahta, fasilitas, serta sumber daya negara untuk berpihak atau mendukung salah satu paslon. Seorang presiden yang melawan prinsip ini dapat disebut sebagai perusak integritas dan kredibilitas pemilu sebagai sarana demokrasi, yang mana demokrasi merupakan prinsip dari bangsa Indonesia. Terjadinya hal ini bisa menumbuhkan berbagai macam masalah dalam proses penyelenggaraan pemilu, seperti:

*Ketidakadilan

Presiden bisa memengaruhi keputusan serta kinerja dari berbagai lembaga negara yang bersangkutan dengan pemilu sehingga presiden bisa dengan bebas mendukung salah satu paslon tersebut, serta memberikan kemudahan akses dalam berbagai hal yang diperlukan oleh paslon. Hal ini tentu saja akan merugikan pihak paslon yang tidak didukung olehnya sehingga meminimalisir paslon lain untuk bertarung secara adil.

*Transparansi yang diabaikan

Jabatan yang dimiliki oleh presiden tentunya bisa membuat media massa ataupun media sosial untuk menyebarkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan dari paslon yang didukungnya kemudian menutupi informasi yang kemungkinan besar dapat berdampak negatif pada paslon kesayangannya.

*Timbulnya ilegalitas

Presiden bisa campur tangan dalam kegiatan penyelesaian bentrokan pemilu, hal ini meliputi tingkat administratif maupun konstitusional contohnya seperti memengaruhi kebijakan-kebijakan atau suatu keputusan yang diambil oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Hal ini bisa menjatuhkan harkat martabat, wibawa, serta kemandirian lembaga-lembaga tersebut, selain itu dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu.

Keberpihakan Presiden dapat Menurunkan Tingkat Kepercayaan terhadap Pemerintah

Presiden merupakan jabatan dan pemimpin paling tinggi dalam suatu pemerintahan negara, hal ini mengharuskan seorang presiden untuk menjadi contoh dan panutan yang baik bagi rakyatnya. Jabatan ini tentunya adalah sebuah amanah bagi sang presiden untuk bertanggung jawab atas melindungi kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Jika presiden melanggar hak-hak demokrasi dengan menunjukkan kecenderungannya terhadap salah satu paslon, maka presiden tersebut telah menghancurkan komitmen serta janji yang ia ucapkan ketika pelantikan sebagai presiden.

Dengan kata lain, presiden telah menjadi seorang pengkhianat bagi rakyat yang telah memilihnya dan memberikan amanah kepadanya. Rakyat yang memilihnya tentu saja berharap bahwa sang presiden dapat menjalankan amanah dengan sebaik mungkin, akibat dari hal ini adalah rakyat tidak bisa memercayai presiden tersebut maupun pemerintah. Presiden yang menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu paslon dan tidak memperlakukan paslon lain dengan adil dapat memunculkan dampak-dampak negatif untuk hubungan antara pemerintah dan rakyat, seperti:

*Ketidakpuasan

Rakyat yang tidak mendukung paslon yang didukung oleh presiden akan merasa tidak dihargai dan dihormati oleh pemerintah, mereka akan merasa bahwa pemerintah tidak adil dan tidak transparan dalam hal terkait kenegaraan serta warga negaranya.

*Ketidakpercayaan

Rakyat yang tidak mendukung paslon yang didukung oleh presiden akan merasa bahwa mereka tidak perlu untuk memercayai pemerintah, mereka akan meragukan segala hal tentang pemerintahan.

*Ketidakpatuhan

Rakyat yang tidak mendukung paslon yang didukung oleh presiden akan abai terhadap berbagai kebijakan dan keputusan yang diputuskan oleh pemerintah. Selain itu, rakyat akan melawan dan mengkritik tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah, melakukan aksi protes atau bahkan demonstrasi untuk menuangkan rasa ketidakadilan yang mereka rasakan.

Keberpihakan Presiden Memicu Konflik dan Perpecahan di Masyarakat

Presiden sebagai pemimpin tertinggi dalam suatu negara dan juga berperan penting dalam mempersatukan bangsa ini sudah sepatutnya untuk menjadi penengah atau netral antara berbagai pihak serta kebutuhan dan kepentingan yang berkaitan dengan masyarakat. Presiden juga berperan penting dalam menjaga kerukunan, perdamaian, dan persatuan masyarakat di antara perbedaan-perbedaan yang ada. Jika, presiden menunjukkan kecenderungannya terhadap salah satu paslon, hal itu akan menumbuhkan konflik baru sehingga nantinya rakyat akan terbagi ke dalam berbagai kelompok atau kubu yang kemudian saling perang dingin yang memicu pertikaian. Adapun dampak negatif yang dapat timbul dalam lingkup hubungan antara berbagai pihak yang ada di masyarakat karena kejadian ini, seperti:

*Konflik
Pihak-pihak yang tidak sependapat dengan presiden bisa merasa sakit hati, dendam, dan didiskriminasi. Mereka berpendapat bahwa presiden atau pemerintah mengabaikan atau menyepelekan berbagai keluhan, protes, ataupun keluhan yang disuarakan oleh kelompok yang tidak mendukung paslon yang didukung oleh presiden.
*Perpecahan
Presiden yang menunjukkan kecenderungannya terhadap salah satu paslon dapat menyulut api perpecahan anatara berbagai kelompok yang ada di masyarakat.

Oleh, karena itu, menurut saya presiden seharusnya netral dalam hal pemilihan umum, ataupun yang lainnya. Presiden perlu menghormati dan menghargai hak dan kewajiban rakyat untuk bebas memilih. Selain itu, untuk menjaga harkat dan martabat dari seorang presiden, ia harus bisa meningkatkan rasa percaya antara rakyat terhadap pemerintah untuk menjaga perdamaian bangsa dan negara.