Pemilihan umum atau yang biasa kita sebut sebagai pemilu merupakan salah satu pondasi demokrasi yang harus dihormati oleh semua pihak, bahkan presiden. Presiden merupakan seorang yang berperan sebagai kepala negara dan pemerintahan tentunya perlu menjadi simbol dari persatuan dan netralitas dalam proses pemilu. Akan tetapi, akhir-akhir ini ada berita yang berseliweran mengenai presiden yang menunjukkan kecenderungannya terhadap salah satu pasangan calon atau paslon yang kini tengah berjuang dalam pemilu. Sikap dari presiden yang seperti ini tentu saja berdampak pada demokrasi dan masyarakat Indonesia.Saya akan menuangkan opini saya terkait mengapa presiden harus netral dalam pemilihan umum. Selain itu, saya akan memaparkan bagaimana keberpihakan presiden ini dapat menghancurkan prinsip demokrasi dari bangsa Indonesia, menyebabkan rakyat sulit atau bahkan tidak memercayai pihak pemerintahan, serta menjadi cikal bakal dari konflik dan perpecahan pada kalangan khalayak. Setelah itu, saya akan menuangkan beberapa saran guna melindungi netralitas dan integritas presiden dalam pemilu. Teks ini saya buat dengan harapan bisa membuka pikiran, wawasan, dan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya netralitas presiden dalam pemilu.Check and balance adalah salah satu prinsip dasar dari demokrasi yang berarti mekanisme pengawasan dan keseimbangan antara berbagai lembaga negara. Presiden sepatutnya tidak campur tangan dalam hal terkait penyelenggaraan, pengawasan, dan penegakan hukum pemilu. Selain itu, presiden pun tidak diperkenankan untuk memanfaatkan tahta, fasilitas, serta sumber daya negara untuk berpihak atau mendukung salah satu paslon. Seorang presiden yang melawan prinsip ini dapat disebut sebagai perusak integritas dan kredibilitas pemilu sebagai sarana demokrasi, yang mana demokrasi merupakan prinsip dari bangsa Indonesia. Terjadinya hal ini bisa menumbuhkan berbagai macam masalah dalam proses penyelenggaraan pemilu, seperti:
*Ketidakadilan
Presiden bisa memengaruhi keputusan serta kinerja dari berbagai lembaga negara yang bersangkutan dengan pemilu sehingga presiden bisa dengan bebas mendukung salah satu paslon tersebut, serta memberikan kemudahan akses dalam berbagai hal yang diperlukan oleh paslon. Hal ini tentu saja akan merugikan pihak paslon yang tidak didukung olehnya sehingga meminimalisir paslon lain untuk bertarung secara adil.
*Transparansi yang diabaikan
Jabatan yang dimiliki oleh presiden tentunya bisa membuat media massa ataupun media sosial untuk menyebarkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan dari paslon yang didukungnya kemudian menutupi informasi yang kemungkinan besar dapat berdampak negatif pada paslon kesayangannya.
*Timbulnya ilegalitas
Presiden bisa campur tangan dalam kegiatan penyelesaian bentrokan pemilu, hal ini meliputi tingkat administratif maupun konstitusional contohnya seperti memengaruhi kebijakan-kebijakan atau suatu keputusan yang diambil oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Hal ini bisa menjatuhkan harkat martabat, wibawa, serta kemandirian lembaga-lembaga tersebut, selain itu dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu.
Keberpihakan Presiden dapat Menurunkan Tingkat Kepercayaan terhadap Pemerintah
Presiden merupakan jabatan dan pemimpin paling tinggi dalam suatu pemerintahan negara, hal ini mengharuskan seorang presiden untuk menjadi contoh dan panutan yang baik bagi rakyatnya. Jabatan ini tentunya adalah sebuah amanah bagi sang presiden untuk bertanggung jawab atas melindungi kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Jika presiden melanggar hak-hak demokrasi dengan menunjukkan kecenderungannya terhadap salah satu paslon, maka presiden tersebut telah menghancurkan komitmen serta janji yang ia ucapkan ketika pelantikan sebagai presiden.
Dengan kata lain, presiden telah menjadi seorang pengkhianat bagi rakyat yang telah memilihnya dan memberikan amanah kepadanya. Rakyat yang memilihnya tentu saja berharap bahwa sang presiden dapat menjalankan amanah dengan sebaik mungkin, akibat dari hal ini adalah rakyat tidak bisa memercayai presiden tersebut maupun pemerintah. Presiden yang menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu paslon dan tidak memperlakukan paslon lain dengan adil dapat memunculkan dampak-dampak negatif untuk hubungan antara pemerintah dan rakyat, seperti:
*Ketidakpuasan
