Mengutamakan Persatuan untuk Membangun Negeri

Pemilihan Umum (Pemilu) serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang berlangsung bulan April 2019 lalu sudah usai. Hasil dari pemilihan tersebut ditandai dengan telah dilantiknya para wakil rakyat, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat.

Demikian pula presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya Ma'ruf Amin telah dilantik pada 20 Oktober 2019 sehingga para eksekutif hanya menunggu susunan kabinet yang akan segera memulai kerjanya membangun negeri tercinta, Indonesia.

Ditengah "teka-teki" dan "harap-harap cemas" terselip harapan siapa saja yang akan diminta bersedia membantu Presiden dan Wakil Presiden -- kini semakin santer isu terutama menyangkut personal dan tentunya cukup menarik untuk disimak dan diperhatikan.

Pendapat khalayak yang masih bersifat opini mulai dari kalangan elit politik hingga akar rumput terus mengemuka menghiasi ruang publik media, Terlebih setelah beberapa saat Presiden Jokowi melangsungkan pertemuan dengan sejumlah tokoh politik (dari partai koalisi maupun oposisi dalam Pemilu), memanggil beberapa personal ke Istana Negara  - itu semua merupakan salah satu komunikasi politik yang sedang dilakukan.

Lepas dari kepentingan politik tertentu,  apalagi mengingat penulis hanyalah sebagai warga kelas bawah (wong cilik) masih selalu mengharapkan bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia perlu terus berkembang, terus maju dan pastinya menuju masa depan yang lebih baik.

Untuk menjadi negara maju menuju masa depan yang lebih baik, sudah barang tentu harus terkonsep dalam sebuah visi, misi dan strategi nasional yang dususun melalui perencanaan matang, tersistem, terstruktur, terkoordinir dan dalam pelaksanaannya semua unsur dapat bekerjasama secara lintas bidang/sektoral guna mencapai tujuan bersama.

Menyimak pidato Presiden Jokowi dalam pelantikannya terpapar jelas di periode kedua telah disampaikan bahwa semua elemen bangsa perlu bekerja bersama dengan lebih keras guna meraih mimpi Indonesia maju pada 2045 (Harian Kompas, 21/10/2019, halaman 4).

Nah dari ungkapan tersebut menggambarkan bahwa persatuan dalam bentuk kegotongroyongan, bermusyawarah dan bermufakat untuk membangun negeri perlu digarisbawahi sehingga kita tidak terkotak-kotak dan selalu "gontok-gontokan" berebut jabatan (yang cenderung diartikan sebagai kekuasaan) dan pada gilirannya hanya membuahkan kondisi yang kontraproduktif.

Fokus kerja kabinet Jokowi jilid 2 (2019 -- 2024) dapat diketahui antara lain: Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan dan pemangkasan, Penyederhanaan birokrasi, dan Transformasi ekonomi.

Terkait hal itulah sangat dibutuhkan figur-figur yang menduduki jabatan menteri/setingkat menteri dalam kabinet nantinya adalah mereka yang benar-benar memiliki kemampuan atau keahlian di bidangnya supaya serius bekerja dan berkontribusi nyata membangun negeri tercinta ini.

Dalam pandangan umum, memang terpilihnya Jokowi-Ma'ruf Amin melalui kendaraan politik berikut koalisi partai-partai pendukungnya telah membuahkan kemenangan dalam perolehan suara pada Pilpres 2019. Namun demikian bukan berarti bahwa secara otomatis semua kursi kabinet hanya dibagi-bagikan sebagai "jatah" kepada partai koalisinya.

Jika dilihat dari tujuan jangka panjang atau cita-citanya menjadikan Indonesia maju pada 2045 dengan langkah diawal lima tahun kedepan dititikberatkan pada Pembangunan SDM, Infrastruktur, Penyederhanaan dan pemangkasan, Penataan birokrasi, dan Transformasi ekonomi -- maka semuanya itu merupakan pekerjaan besar, serius, mengutamakan kepentingan bangsa yang tidak hanya bisa dilakukan secara partisan.

Dapat dipahami bahwa didalam partai koalisi memang ada figur yang mungkin layak duduk dalam kabinet Jokowi-Ma;ruf Amin, Tetapi diluar koalisi ada juga figur yang pantas, berkualitas seperti di kalangan profesional pastinya layak pula dirangkul untuk memperkuat kabinet, siap bekerja dan bekerja membangun negeri ditengah arus globalisasi dengan segala dampaknya yang perlu disikapi.

Disinilah kepiawaian Jokowi dalam melaksanakan hak prerogatif dan patut diapresiasi terutama dalam merekrut personal untuk mengisi kabinetnya, mengutamakan persatuan untuk membangun negeri, yang nantinya diharapkan dapat membantu, mempercepat, memperlancar pencapaian kerja menuju  Indonesia maju pada 2045.

Kini sudah saatnya kita tinggalkan cara-cara lama yang cenderung hanya memenuhi kepentingan kelompok/golongan termasuk nepotisme. Menghadapi tantangan kedepan seiring dengan perkembangan internasional -- maka semua elemen bangsa layak menyatukan energi, bekerjasama menyingsingkan lengan baju untuk memenuhi kepentingan bangsa.

Harapannya tentu bagi kita adalah jangan sampai ada beberapa pihak  merasa kecewa dengan cara-cara yang ditempuh Jokowi sehingga telah disusunnya kabinet jokowi jilid 2, terutama di kalangan PDI-P dan partai koalisi dalam Pemilu 2019 lalu. Demikian halnya di kalangan pendukung partai oposisi jangan lantas merasa kecewa bilamana Prabowo yang tadinya menjadi rival dalam Pemilu kini bergabung/bersama membangun Indonesia.

Pemilu serentak tahun 2019 sudah usai, artinya "permainan politik" sudah berakhir. Struktur pemerintahan dari tingkat daerah hingga pusat mulai terbentuk. Kita hanya bisa menunggu, sejauh mana kinerja yang diberikan oleh para menteri sebagai pembantu Presiden/Wakil Presiden RI. 

Penulis sangat setuju dengan gaya kepemimpinan Jokowi, bahwa bagi mereka yang ternyata tidak mampu bekerja akan segera dicopot atau diganti. Ini menunjukkan bahwa membangun negeri memerlukan kesungguhan mengingat tantangannya begitu berat sehingga kita memang perlu bekerja lebih keras.