Belajar dari Kontroversi Taksi Uber di Canada

The headquarters of Uber in San Francisco in a Dec.16, 2014 file photo.
THE CANADIAN PRESS/ AP/Eric Risberg

Membaca berita beberapa hari terakhir tentang kontroversi taxi Uber di Jakarta, mulai dari ancaman terhadap dinas terkait yang kurang tegas terhadap Uber taksi, masalah pajak yang tidak jelas, fisik kantor yang ada di kota atau provinsi beroperasi, dan juga masalah keselamatan penumpang, maka penulis tertarik untuk membahas topik ini dengan melihat kontroversi taksi Uber di Montreal, Canada. Sama halnya seperti di Jakarta, service Uber dan UberX taksi di Montreal mengalami banyak dinamika yang sering menjadi berita di surat kabar dan juga televisi lokal. Penulis akan membahasnya dari fakta analisa dan kesimpulan yang terjadi di Montreal, sehingga dapat dijadikan referensi komparatif dengan penanganan Uber di Indonesia.

SIM Sopir Taxi

 

Taxi Driver Guide's Book Quebec

Di Quebec, untuk menjadi sopir taksi pemerintah menerbitkan SIM khusus sopir taksi yang diklasifikasikan kelas 4C. Untuk mendapatkan SIM Taxi ini, calon sopir harus memberikan surat keterangan catatan kriminal (SKCK) selama 5 tahun terakhir, karena pemerintah sangat concern terhadap keselamatan penumpang, sehingga sopir harus melalui security screening. Wajib pula melalui tes dasar medikal dan tes mata.  Terakhir, mereka harus melalui ujian SIM biasa dan juga satu sesi tentang peraturan regulasi Taxi di Quebec. Di sini sopir harus bisa menjawab online tentang rambu-rambu jalan untuk taksi, regulasi untuk keselamatan penumpang, dan hal terkait sopir taksi yang bisa dipelajari dari buku guide untuk sopir taksi Quebec.   

Sopir Uber di Montreal direkrut dari pengemudi pribadi, sehingga SIM tidak bergolongan sopir taksi. Dari segi regulasi, hal ini sudah jelas-jelas menyalahi peruntukan, karena Uber melayani service setara taksi. Disebut setara karena penumpang bisa pesan, dijemput, diantar ke tujuan, dan membayar layanan sama seperti taksi resmi. Lagi pula tidak ada kejelasan bila sopir Uber di Montreal memiliki pengetahuan tentang aturan regulasi taksi untuk sopir, dan bagaimana meng-handle keselamatan penumpang.

 

Bureau de Taxi de Montreal

 

Bureau de Taxi de Montreal (BTM)

Semua pengemudi atau berbagai perusahaan taksi di Montreal berasosiasi di bawah bureau de taxi de Montreal (BTM), lembaga yang dibentuk Montreal untuk mengatur regulasi taksi di kota Montreal. Mereka akan mengeluarkan ijin taksi kepada perusahaan atau perorangan yang ingin menjalankan usaha taksi. BTM ini mengatur standar basic dari kendaraan yang akan dijadikan taksi, seperti usia maksimal kendaraan, kendaraan lolos uji sebagai taksi, kewajiban memasang sign taxi di atap kendaraan, tera meter taksi, seat belt keselamatan, tarif per kilometer, bagian dari kendaraan yang dapat dijadikan tempat iklan dan ukuran maksimal iklan sehingga semua taksi akan seragam tempat pemasangan iklannya dan tidakmenghalangi penglihatan sopir atau penumpang misalnya. BTM ini juga yang mengeluarkan stiker ijin untuk taksi airport. Jadi perusahaan-perusahaan taksi harus memenuhi standar yang diregulasi BTM ini, dan bila perusahaan taksi telah memenuhi semua test, BTM akan memberikan ijin kendaraan sebagai taksi. Bila pemerintah ingin mengeluarkan aturan baru yang mungkin bisa merugikan sopir atau perusahaan taksi, maka BTM menjadi mediasi antara sopir, perusahaan taksi, dan pemerintah. 

Uber tidak terdaftar sebagai anggota dari BTM. BTM pun tidak dapat memberikan keanggotaan kepada taksi Uber karena kriterianya jelas,  mobil taksi harus memiliki atribut-atribut taksi, sedangkan Uber menggunakan mobil pribadi tanpa atribut taksi. Untuk menjadi mobil taksi harus melalui serangkaian test, yang mana mobil Uber taksi tidak melalui test ini. Kesimpulan dari sesi ini, mobil pribadi yang menjadi taksi Uber di Montreal tidak memiliki ijin sebagai mobil taksi dari BTM.

 

Pelanggaran Pajak

Revenu Quebec geledah kantor Uber Montreal. 14 May 2015. (Ryan Remiorz/THE CANADIAN PRESS)

Sama halnya teknologi selalu jauh lebih maju dari regulasi. Service taksi online Uber juga berbeda dengan bisnis konvensional, karena perusahaan Uber tidak memiliki modal mobil, karena mobil milik perorangan yang mendaftarkan diri sebagai pemilik mobil di layanan Uber. Dengan teknologi online, perusahaan bisa berpusat di belahan terpencil dunia yang bebas pajak, sementara penjualan terjadi di seluruh dunia. Baru-baru ini di Montreal, department pajak Revenu Quebec menggerebek kantor Uber di Montreal karena dicurigai masalah pembayaran pajak yang tidak mengikuti regulasi pajak. Mereka menyita dokumen dan mencari bukti-bukti pelanggaran pajak, karena banyak dokumen perusahaan seperti yang dimiliki perusahaan konvensional tidak atau belum dapat ditunjukkan. Hal ini bisa dilakukan Quebec karena Uber memiliki kantor fisik di Montreal.

Di Jakarta, yang sering menyatakan untuk menggunakan kantor pajak untuk menghentikan Uber hanya Gubernur Ahok, walaupun kemudian dia menyatakan di Balai Kota, Jumat, 19 Mei 2015, tidak bisa melakukannya kalau kantornya Uber saja tidak ada di Indonesia, periksa ke mana, badan hukum saja tidak ada, jadi tidak bisa memeriksa perusahaan Uber yang tidak exist secara de jure di Indonesia.

 

Demo Sopir Taksi Anti Uber

 Demo sopir taksi depan balai kota Montreal.  (PHOTO AGENCE QMI, PHILIPPE-OLIVIER CONTANT)

Kepopuleran aplikasi pemesanan taksi online telah mengurangi penghasilan sopir taksi tradisional. Demo para sopir taksi terjadi tidak hanya di Montreal, tapi juga di kota kota besar lainnya. Uber memberikan harga lebih murah daripada taksi konvensional, karena mereka tidak perlu modal untuk biaya mobil, servis kendaraan, biaya mengurus surat ijin taksi, dan  biaya regulasi lainnya. Di Canada, sopir taksi di Montreal, Toronto, dan kota besar lainnya mengadakan demontrasi, mereka menuntut pemerintah menegakkan aturan hukum terkait taksi Uber yang tidak sesuai kelengkapan operasi sebagai taksi. Beroperasinya Uber, dan jumlah pengemudi Uber yang jumlahnya semakin lama semakin banyak, jelas mengurangi pendapatan sopir taksi resmi.

Bagi pemakai, hukum ekonomi berlaku, yang bisa memberikan harga lebih murah, akan dipakai. Uber memanfaatkan teori ekonomi ini dengan baik, mereka membuat aplikasi, pemilik mobil bisa mendaftarkan diri dan mobilnya. Karena tanpa modal, Uber bisa memberikan kategori mobil harus berusia tidak lebih dari sekian tahun, toh mereka tidak keluar modal untuk meremajakan mobil. User penumpang merasa cepat, karena dapat memesan secara online dari handheld device mereka, tinggal memasukkan tempat dijemput, tempat tujuan, dan tariff per kilometer diketahui, beserta mobil yang akan menjemput mereka. Biasanya penumpang kurang memikirkan masalah keselamatan, karena mungkin belum mendapat kecelakaan selama menggunakan Uber. Padahal perlu diketahui, penumpang Uber karena bukan kategori kendaraan umum, tidak mendapatkan asuransi perlindungan penumpang umum, seperti kalau menggunakan publik transport, bus antarkota, ataupun kereta api.

Sweeping Taksi Uber

Baru-baru ini kota Montreal membuat konferensi bahwa selama 2 bulan terakhir mereka melakukan operasi sweeping terhadap mobil-mobil UberX, di mana dari bulan Februari 2015 sampai April 2015 telah terjaring 40 mobil UberX, yang melakukan hal ini adalah Bureau de Taxi (BTM) bekerja sama dengan pihak kepolisian. Caranya adalah dengan melakukan order pemesanan melalui aplikasi Uber. Mobil-mobil dan sopir-sopir yang tidak memiliki perijinan sebagai taksi resmi kemudian di-sweeping. Pengertian sweeping di Quebec adalah dipanggil ke pengadilan untuk pelanggaran regulasi. Tiap sopir bisa dikenai denda $ 350, karena tidak memiliki SIM taksi dan melakukan service illegal transport, dan kena $ 1000 lagi untuk ongkos towing dan mengeluarkan mobil. Tetapi BTM tidak memiliki hak untuk menyita mobil pribadi, karena itu mereka mendapatkan support dari Menteri Transportasi Quebec, dalam hal kewenangan menyita illegal transport. Jadi dalam melakukan sweeping, tetap dalam koridor hukum yang berlaku, yaitu gunakan pasal illegal transport. 

Setelah men-sweeping 40 mobil dalam 2 bulan, kemudian BTM membuat konferensi pers tentang prestasi mereka, juga menjelaskan pada masyarakat agar menggunakan transportasi resmi karena mobil taxi resmi telah lulus uji laik operasional dan lebih terjamin keamanan penumpang karena di-cover asuransi penumpang umum, tidak seperti Uber yang dianggap naik kendaraan pribadi. Dalam hal ini kepala dinas BTM sekali menyelam minum air, membuat konferensi dengan mengundang media sehingga diliput di media lokal dan TV secara gratis, media konferensi dipakai untuk edukasi konsumen dan tidak hanya bicara quantity doank, dan sekaligus prestasi kerja di mata pimpinan terlihat bagus tanpa perlu disuruh suruh atau diancam, karena diliput media, otomatis pimpinan melihatnya ketika baca koran. 

Sama seperti di Indonesia, Uber menyatakan akan mensupport sopir mereka di Montreal dalam persidangan. Uber bahkan membayar denda $ 1000 untuk mobil yang ditahan oleh BTM. Terakhir Uber  menantang walikota Montreal dan menteri transportasi Quebec untuk mencoba layanan UberX. Jadi sweeping di Jakarta yang hanya menjaring 5 mobil Uber belum sebanyak prestasi sweeping Bureau de Taxi Montreal, yang telah menjaring 40 kendaraan UberX hanya dalam 2 bulan.

Taksi Uber Illegal di Quebec

Sampai hari ini Walikota Montreal tetap menyatakan bahwa taksi Uber berstatus illegal di Montreal. Menteri transportasi Quebec juga menyatakan bahwa tidak ada wilayah abu-abu di kasus Uber. Semua telah jelas tertulis dalam regulasi, bagaimana sebuah mobil dapat dijadikan taksi, bagaimana ujian yang harus dilalui untuk menjadi sopir taksi, bagaimanan perijinan untuk menjadi operator moda transportasi publik. Banyak dari regulasi tersebut yang tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan Uber di Canada, sehingga tidak ada wilayah abu-abu lagi.   

Manager Uber region Asia boleh menyatakan bahwa Uber beroperasi di puluhan kota-kota besar dunia dan penangkapan taksi Uber di Jakarta itu illegal, tetapi Beliau lupa menginformasikan pula bahwa taksi Uber di banyak dari puluhan kota besar dunia itu dikategorikan illegal untuk beroperasi sebagai taksi.

Demikian sekilas analis tentang kontroversi taksi Uber di Canada. Penulis hanya melakukan research tentang regulasi taksi di Montreal,  mencari informasi tambahan tentang fakta yang menjadi pendukung mengapa walikota Montreal dan Menteri Transportasi Quebec menyatakan Uber illegal, dan membandingkan dengan tindakan terhadap Uber di Indonesia. Misalkan tindakan pemanggilan terhadap kantor Uber tidak bisa dilakukan bila Uber tidak berbadan hukum di Indonesia, tetapi mendenda mobil pribadi yang disalahgunakan untuk pengangkutan umum tentunya bisa dilakukan di Indonesia, dengan acuan undang-undang keselamatan umum transportasi publik, pengemudi tidak teregistrasi sebagai sopir angkutan umum di regulator, dan sebagainya.