Penyuluh pertanian juga bertugas untuk melakukan kontrol secara rutin dilanjutkan pelaporan ke dinas pertanian untuk mengetahui perkembangan lahan pertanian di desa. Petugas penyuluh pertanian juga beperan sebagai agent of change yang mampu menuntun petani menjadi sumberdaya manusia yang berkompeten (Smara dkk, 2017)
Kembali lagi ke pembahasan mengenai peningkatan harga produk pertanian yang ternyata dapat berdampak pada terjadinya inflasi. Salah satu faktor penyebab terjadinya inflasi adalah  permintaan tinggi   terhadap suatu  produk atau jasa  yang tidak diimbangi oleh penawaran atau ketersediaan.  Langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengendalikan laju inflasi adalah dengan melakukan impor , salah satunya pada komoditas padi. Â
Negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand yang terus mengupayakan pengembangan dan inovasi pertanian merupakan contoh riil sasaran Indonesia melakukan impor disaat krisis bahan pangan melanda.  Menurut data BPS, impor tanaman pangan di Indonesia menempati 74% dari total impor yang dilakukan oleh pemerintah. Ternyata, kebijakan ini menimbulkan  efek negatif bagi petani lokal.Â
Pasalnya,  pemerintah  menerapkan kebijakan baru sebagai efek kebijakan impor berupa  seluruh produk pertanian yang dihasilkan petani lokal dikenai PPN sebesar 10%. Kebijakan ini dinilai  tidak menguntungkan petani lokal karena mengakibatkan produk pertanian Indonesia semakin kalah saing dengan produk impor. Alangkah baiknya pemerintah mengurangi prosentase pajak yang dikenakan kepada petani lokal serta menaikkan prosentase pajak produk impor sebagai salah satu upaya melindungi produk dalam negeri.
Menurut Siswanto dkk (2018), alternatif lain yang dapat dicoba oleh pemerintah untuk mengurangi impor adalah meningkatkan harga pembelian pemerintah (HPP) yang akan berdampak pada surplus produsen, serta upaya peningkatan input berupa kredit pertanian dan subsidi pupuk yang akan berdampak pada surplus konsumen. Â
Apabila impor beras terjadi secara terus menerus, dapat mengakibatkan negara Indonesia terperangkap dalam food trap. Hal ini dapat diatasi dengan upaya diversifikasi pangan, yaitu penganekaragaman makanan pokok di setiap daerah menjadi beberapa komoditas seperi jagung, umbi-umbian dan tanaman pangan lain.
Diversifikasi pangan yang dilaksanakan secara konsisten  dalam jangka panjang mampu menciptakan ketahanan pangan serta berdampak positif bagi kesuburan lahan.  Cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya diversifikasi pangan diwujudkan melalui pengolahan berbagai komoditas pertanian oleh segenap pelaku agribisnis. Pengolahan produk pertanian juga bertujuan untuk meningkatkan mutu serta nilai jual suatu produk sesuai standardisasi industrial, seperti Good Agricultural Practises, Good Handling Practises, dan Good Manufacturing Practises.Â
Hal ini akan memberikan pengaruh yang positif, berupa semakin terbukanya kesempatan kerja dan  perbaikan kesejahteraan pelaku agribisnis. Dalam hal ini, yang termasuk dalam pelaku agribisnis adalah petani, mitra, maupun perusahaan.  Melalui kemitraan,  masalah-masalah yang berkaitan dengan permodalan  dalam bentuk uang, bibit, benih, pupuk,  alsintan dapat diatasi sesuai dengan kesepakatan antarpelaku agribisnis.Â
Berdasarkan seluruh pemaparan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa  permasalahan yang sering ditemui pada sektor pertanian meliputi keterbatasan sumberdaya lahan, peningkatan laju pertumbuhan penduduk, dan cuaca serta iklim yang tidak menentu.  Permasalahan tersebut  menyebabkan permasalahan baru yaitu  jumlah penawaran tanaman pangan khususnya komoditas padi yang tidak seimbang dengan jumlah permintaan sehingga mengaharuskan pemerintah melakukan impor beras. Â
Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu  menekan laju peningkatan jumlah penduduk dengan program KB, meningkatkan subsidi sarana produksi pertanian, pengoptimalan peran penyuluh pertanian di setiap desa,  meningkatkan HPP beras, dan menggencarkan upaya diversivikasi pangan kepada masyarakat.  Solusi-solusi tersebut hendaknya dilakukan secara bersinergi antara pemerintah dan seluruh masyarakat guna memperkuat  posisi  sektor pertanian pada roda perekonomian Indonesia serta pembangunan nasional.
Â