Pengembangan infrastruktur air bersih yang berkualitas merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. Akses terhadap air bersih yang aman dan berkelanjutan merupakan hak dasar manusia dan sangat penting untuk menjamin kesehatan, kesejahteraan, serta pertumbuhan ekonomi. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan pembangunan waduk untuk memenuhi kapasitas air dalam penyediaan air di musim kemarau. Perbaikan dan pemeliharaan jaringan distribusi air yang kuat dan tangguh, sehingga tidak rentan terhadap bencana alam yang terjadi. Selain itu juga diperlukan pembangunan dan pemeliharaan instalasi pengolahan air bersih.
Pengembangan inovasi dan teknologi untuk penyediaan air bersih dewasa ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan  Artificial Intelligence (AI). Layanan penyediaan air bersih perpipaan dan sanitasi yang memadai adalah solusi penting yang harus bisa dipecahkan oleh pemerintah daerah setempat. IoT (Internet of Things) dan machine learning bisa dipakai dalam berbagai cara untuk membantu meningkatkan penyediaan air bersih dan sanitasi yang lebih baik. Salah satunya dengan menggunakan sensor yang diletakkan pada saluran air atau pipa yang akan mengirimkan informasi real-time tentang kualitas air dan tekanan air di dalam pipa. Dalam pemakaian machine learning, data dari sensor-sensor ini akan diproses untuk mengidentifikasi kualitas air dan memprediksi kemungkinan adanya kerusakan pipa di masa yang akan datang. Dengan memanfaatkan informasi ini, operator air bisa mengambil tindakan proaktif untuk memperbaiki pipa yang rusak sebelum terjadi kerusakan yang lebih parah.
Kesadaran masyarakat pada upaya penyediaan air bersih, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah yang rentan terhadap penyediaan air bersih dapat dimulai dengan penguatan kelembagaan. Kelembagaan dapat dibentuk dengan berdasarkan modal sosial yang ada di masyarakat. Pada masyarakat pedesaan maka kelembagaan dapat dibentuk melalui kelompok tani, kelompok nelayan dan kelompok informal lainnya sesuai dengan kesamaan visi dan tujuan. Demikian juga dengan masyarakat perkotaan dapat dibentuk melalui pembentukan kelompok-kelompok berdasarkan profesi dan kewilayahan misalnya kelompok pedagang asongan, kelompok pemulung dan lain-lain. Melalui penguatan kelembagaan maka dibentuk suatu model pengelolaan sumber daya air secara kolektif dengan fasilitasi multipihak.
Upaya penyediaan air bersih memerlukan kerjasama multipihak dan multisector. Penyediaan air bersih merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan berbagai pihak. Kolaborasi yang efektif antara pemerintah, masyarakat, swasta, dan lembaga non-pemerintah (LNP) sangat krusial untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi semua. Peran pemerintah dalam hal ini adalah dalam perumusan kebijakan, pembangunan infrastruktur penyediaan air bersih, penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait pencemaran lingkungan dan penyalahgunaan sumber daya air, koordinasikan berbagai pihak yang terlibat dalam penyediaan air bersih, dan pengalokasian anggaran yang cukup untuk program-program penyediaan air bersih. Masyarakat secara umum berperan dalam kegiatan pengelolaan sumber daya air di tingkat komunitas, penghematan penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari, pelaporan kerusakan infrastruktur air bersih atau tindakan pencemaran lingkungan dan penyebaran informasi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan menghemat air. Pihak swasta berperan dalam penanaman investasi dana untuk pembangunan dan pengelolaan infrastruktur air bersih, penerapan teknologi yang inovatif dalam pengolahan air, menjalin kemitraan dengan pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Lembaga non pemerintah berperan dalam advokasi kebijakan yang mendukung akses air bersih bagi semua, Â pendidikan dan penyadaran masyarakat tentang pentingnya air bersih, memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air dan pemantau pelaksanaan program-program penyediaan air bersih.
Demikian upaya-upaya yang dapat dilakukan secara bersama dalam penyediaan air bersih terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang rentan terhadap perubahan iklim. Keberhasilan program-program tersebut tentu saja bukan semata menjadi tanggung jawab pemerintah saja, namun menjadi tanggung jawab bersama yaitu pemerintah, swasta, masyarakat dan lembaga non pemerintah.Â
(Diambil dari berbagai sumber)Â
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H