3.Ketimpangan Kekuasaan dan Kesejahteraan: Oligarki dan dinasti politik sering kali memperburuk ketimpangan, karena kekuasaan ekonomi dan politik hanya dikuasai oleh segelintir elite. Ini dapat mengakibatkan kebijakan yang lebih menguntungkan kelompok elite, sementara masyarakat umum---terutama masyarakat daerah yang lebih miskin---tidak mendapatkan akses yang sama terhadap kesejahteraan dan kemajuan ekonomi.
4.Tantangan Terhadap Demokrasi: Politik dinasti dan oligarki sering kali dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, di mana kekuasaan seharusnya berada di tangan rakyat dan bisa berubah secara berkala. Dalam sistem politik yang didominasi oleh dinasti atau oligarki, pilihan rakyat sering kali terbatas pada kandidat dari keluarga atau kelompok yang sama, sehingga menurunkan kualitas kompetisi demokratis dan membatasi keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
5.Mereduksi Kemandirian Daerah : Dalam konteks idealisme kedaerahan, politik dinasti dan oligarki bisa menjadi penghambat bagi daerah untuk meraih kemandirian. Jika kekuasaan dikuasai oleh keluarga atau kelompok tertentu yang lebih berorientasi pada kepentingan pribadi, aspirasi lokal untuk pembangunan dan desentralisasi bisa terabaikan, karena kebijakan lebih banyak diatur berdasarkan agenda elit tersebut.
