Menganalisi Politik Identitas di Balik Gerakan Papua Lives Matter, Tantangan Representasi di Indonesia

Rebuttal
Menurut perspektif Edward Said dalam "Orientalism" (1978) seringkali perspektif paternalistik menentukan kebijakan yang dibuat terhadap wilayah minoritas. Masyarakat Papua bukan sekadar penerima pembangunan; mereka adalah komunitas yang memiliki hak untuk menentukan nasib mereka sendiri dan mengelola sumber daya mereka sendiri. Kebijakan yang terus-menerus menganggap Papua sebagai "objek pembangunan" hanya menyebabkan lebih banyak ketidakadilan bagi orang Papua (Said, 1978).

IV. KESIMPULAN
Movement Papua Lives Matter menunjukkan betapa pentingnya politik identitas dan representasi yang adil di Indonesia. Seperti yang dijelaskan oleh Hall (1997) dan Said (1978), Stigmatisasi yang sering dialami oleh masyarakat Papua menunjukkan bagaimana stereotip dan diskriminasi masih ada dalam kebijakan nasional. Selain itu, Taylor (1994) menyatakan bahwa pengakuan identitas dalam politik identitas adalah hak penting untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif.
Untuk membuat Papua merasa benar-benar menjadi bagian dari Indonesia yang sejajar, diperlukan perubahan perspektif dan kebijakan. Pengakuan identitas dan partisipasi setiap komunitas dalam bangsa yang beragam akan memperkuat persatuan. Gerakan PLM harus menjadi pengingat bahwa persatuan berarti merayakan dan menerima perbedaan daripada meniadakan mereka.

 REFERENSI
Hall, S. (1997). The Spectacle of the "Other". In S. Hall (Ed.), Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London: Sage.
Said, E. (1978). Orientalism. New York: Pantheon Books.
Taylor, C. (1994). The Politics of Recognition. In A. Gutmann (Ed.), Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Yuval-Davis, N. (2011). The Politics of Belonging: Intersectional Contestations. London: SAGE Publications.