I. PENDAHULUAN
Gerakan Papua Lives Matter (PLM) adalah representasi dari perjuangan orang Papua melawan diskriminasi rasial dan marginalisasi yang mereka alami di Indonesia. Gerakan ini bermula dari kesadaran masyarakat Papua akan ketidakadilan struktural yang mereka rasakan dalam hal hak asasi manusia, perlakuan diskriminatif, dan ketidakadilan dalam representasi politik.
Saya percaya bahwa gerakan Papua Lives Matter menunjukkan bahwa orang Papua membutuhkan pengakuan dan representasi politik yang lebih baik. PLM bukan sekadar perjuangan untuk hak-hak dasar. Ini menjadi seruan untuk mengakui bahwa keragaman adalah kekuatan bangsa, bukan hambatan.
Tujuan dari artikel ini adalah untuk memberi pembaca pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya masalah politik identitas dalam konteks Papua. Melalui analisis kritis, kami berharap dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang tuntutan gerakan PLM sebagai representasi nyata dari perjuangan untuk hak identitas dan representasi yang setara di Indonesia.
I. LATARBELAKANG
Sejarah Papua berbeda dari sejarah daerah lain di Indonesia. Papua sering diperlakukan seolah-olah terpisah dari sejarah Indonesia karena keberagaman budaya dan etnisnya yang unik. Ada banyak gerakan yang menuntut pengakuan dan perlakuan yang adil karena masalah ini. Salah satunya adalah PLM, yang menuntut hak-hak politik, ekonomi, dan kultural yang setara bagi orang Papua.
Data atau Fakta Pendukung: Orang Papua sering dikaitkan dengan tindakan represif dan stigmatisasi, seperti kasus rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya pada 2019. Kasus ini menimbulkan kemarahan selain menjadi titik balik bagi masyarakat Papua untuk bersatu untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Ini adalah ketidakadilan yang menunjukkan bagaimana identitas Papua sering dipinggirkan dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
II. ARGUMEN UTAMA Argumen 1
Identitas dan Representasi yang Terpinggirkan Stuart Hall (1997) berbicara tentang "The Spectacle of the 'Other'" tentang bagaimana stereotip yang dibangun terhadap kelompok tertentu dapat menyebabkan stigma yang terus-menerus dalam masyarakat. Seringkali, orang Papua dipandang
 sebagai "berbeda" atau "keterbelakangan", yang menyebabkan mereka dimarginalisasi dalam kebijakan nasional. Stereotip yang melekat pada orang Papua menempatkan mereka dalam posisi subaltern atau tertindas, yang sulit diakui sebagai bagian setara dari komunitas nasional (Hall, 1997).
Argumen 2
Hak atas Pengakuan Identitas Charles Taylor (1994) menekankan betapa pentingnya identitas kelompok minoritas diakui. Tanpa pengakuan ini, suatu kelompok akan selalu dianggap berada di luar norma atau budaya dominan. Ini membuat mereka terpisah dari masyarakat secara keseluruhan. Menurut Taylor (1994), gerakan PLM adalah contoh nyata dari tuntutan untuk mengakui keberagaman identitas Papua di Indonesia, yang mendukung hak mereka untuk didengar dan dihargai sebagai bagian dari masyarakat Indonesia.
Argumen 3
Dalam "Politik Kehadiran", Nira Yuval-Davis (2011) mengatakan bahwa politik identitas terkait dengan pengakuan simbolis dan hak untuk berpartisipasi setara dalam pengambilan keputusan politik. Kebijakan yang dibuat tentang Papua di Indonesia seringkali dibuat oleh pemerintah pusat tanpa meminta pendapat masyarakat lokal. Karena representasi yang tidak memadai, tuntutan PLM menjadi semakin penting karena mereka menekankan ketidaksamaan dalam proses pengambilan keputusan (Yuval-Davis, 2011).
Argumen 4
Salah satu masalah penting yang sering dihadapi oleh masyarakat Papua adalah diskriminasi struktural, yang disebabkan oleh sistem sosial dan kebijakan pemerintah yang secara tidak langsung menyebabkan ketimpangan yang berkelanjutan. Dalam Justice and the Politics of Difference (1990), Iris Marion Young menyatakan bahwa diskriminasi struktural terjadi ketika institusi sosial dan ekonomi menempatkan kelompok minoritas dalam posisi yang tidak menguntungkan, bahkan ketika kebijakan atau tindakan tersebut tampaknya netral. Diskriminasi struktural ini terlihat pada masyarakat Papua dalam berbagai cara, mulai dari kurangnya akses ke pendidikan dan layanan kesehatan hingga kurangnya peluang ekonomi yang setara.
III. ANITESIS Pandangan Berlawanan
 Ada kemungkinan bahwa pemerintah telah menunjukkan perhatian terhadap Papua melalui kebijakan otonomi khusus dan pembangunan infrastruktur. Apakah, bagaimanapun, kebijakan tersebut telah melibatkan masyarakat Papua secara signifikan, atau hanyalah alat kontrol pusat yang digunakan untuk memperkuat kepentingan politik?
