Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Tantangan Kelestarian Ekosistem Pesisir di Kota Semarang

Di kawasan pesisir utara Semarang, ancaman terhadap ekosistem juga muncul akibat aktivitas transportasi yang padat, mengingat pentingnya peran kawasan ini sebagai pusat transportasi, termasuk Bandara Ahmad Yani, Pelabuhan Tanjung Mas, dan terminal utama. 

Untuk memperkuat konektivitas, pemerintah juga merencanakan pembangunan Harbour Tol Semarang yang akan menghubungkan Kabupaten Kendal dan Kota Semarang. Semua ini tentu memberikan tekanan yang besar terhadap ekosistem pesisir, terutama hutan mangrove dan perikanan lokal.

Ancaman Terhadap Keberlangsungan Ekosistem Mangrove di Kota Semarang

Keberadaan ekosistem mangrove di pesisir Semarang menghadapi sejumlah ancaman serius, di antaranya:

1. Banjir rob dan abrasi

Kondisi ini mengakibatkan mundurnya garis pantai dan merusak biofisik pesisir. Dampaknya tidak hanya terhadap ekosistem mangrove yang hilang atau rusak, tetapi juga menyebabkan kerugian sosial bagi masyarakat pesisir. Sistem hidrologi yang terganggu dan biofisik yang buruk dapat menyebabkan mangrove mati, yang pada akhirnya menghilangkan ekosistem tersebut secara keseluruhan.

2. Alih fungsi lahan

Banyak kawasan mangrove yang dialihfungsikan menjadi tambak atau kawasan industri, yang pada gilirannya mengurangi jasa lingkungan yang disediakan oleh mangrove, seperti perlindungan dari abrasi gelombang laut.

3. Pencemaran sampah dan limbah domestik

Hampir seluruh pesisir Kota Semarang menghadapi masalah pencemaran sampah, baik dari masyarakat setempat maupun yang terbawa oleh arus sungai dan laut. Kandungan amonia dan fosfat yang tinggi di beberapa titik pesisir menunjukkan adanya kontaminasi limbah, yang turut memengaruhi kualitas ekosistem mangrove.

4. Rendahnya kesadaran masyarakat dan kepemilikan tanah

Banyak masyarakat, terutama yang penghidupannya tidak bergantung pada mangrove, memiliki kesadaran yang rendah akan pentingnya menjaga ekosistem ini. Kondisi ini diperburuk oleh banyaknya lahan yang kini dikuasai oleh pihak swasta, sehingga upaya penanaman mangrove oleh masyarakat atau pemerintah berisiko tergantikan oleh pembangunan industri di kemudian hari.

Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kolaborasi yang kuat antara pemangku kepentingan sangat penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove yang memiliki peran vital dalam melindungi kawasan pesisir dan mendukung ekonomi lokal.

sumber dan referensi tulisan yang digunakan: PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG  RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024-2054