Pada saat ini di Indonesia, standar penilaian bukan merupakan cerminan dari hasil pengukuran kemampuan anak didik terhadap penerimaan materi, dan atau bukan cerminan pengukuran kemampuan seorang pendidik dalam mentransfer ilmunya.
Penyimpangan ini dapat dibuktikan melalui kenyataan yang ada.
Sejak awal SMP, para siswa di Indonesia telah menerima pelajaran bahasa Inggris. Hingga selama 6 tahun belajar, namun kurang dari 50% (lima puluh persen) lulusan SMA tidak mampu berbahasa Inggris.
Banyak lulusan SMA IPA dengan nilai cukup, bahkan pada saat setelah lulus 3 (tiga) bulan, mereka tidak mampu memahami persoalan-persoalan taktis yang seharusnya bisa diimplementasikan dari ilmu yang didapatnya di SMA.
Banyak lulusan SMA IPS dengan nilai cukup, bahkan setelah lulus, tidak mengetahui posisi-posisi geografis dari sebuah pulau; dari sebuah Negara terhadap Negara lain, atau bahkan tidak mengetahui seorang Daendels.
Penyimpangan ini bukan melulu karena kesalahan pendidik, bukan kesalahan siswa didik, bukan kesalahan orang tua siswa. Ini merupakan kesalahan Negara dalam membuat sistem pendidikan.
Mengingat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia “
Bahwa bila mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan bagian dari tujuan kemerdekaan Kebangsaan Indonesia, maka kemerdekaan kita belum mencapai tujuannya.
Bila nilai tinggi bukanlah cerminan kecerdasan, lalu bagaimanakah kebenaran tentang ukuran penilaian standarisasi mencerdaskan kehidupan bangsa.
a.    Filsafat Dalam Pendidikan
