Karena ketegangan dan konflik di mana sistem pendidikan di wilayah tersebut diperdebatkan di bidang antar budaya, saya mengusulkan untuk menguraikan di bagian berikut beberapa petunjuk untuk pembedaan tidak hanya mengenai tujuan dan persyaratan kelembagaan dan formatif dari pendidikan antar budaya, tetapi juga tantangan warga negara yang dipaksakan oleh konstruksi identitas antar budaya yang inklusif.
1. Â Â Â Â Â Â Garis besar tujuan untuk pendidikan antar budaya
Salah satu syarat dasar pendidikan antar budaya adalah bahwa semua proses pendidikan harus dirancang dan dikembangkan bersama dengan semua agen (Pemangku otoritas yaitu pemerintah dan swasta serta seluruh elemen masyarakat) yang berpartisipasi dalam proses tersebut. Namun, hal ini tidak mencegah pendidik, secara individu, dari mengabdikan dirinya pada tugas merefleksikan fungsi dan sifat pendidikan antar budaya. Berbicara tentang tujuan dan pendidikan antar budaya tentu mengandung arti mengacu pada fungsi yang harus dipenuhi oleh jenis pendidikan tersebut. Di antaranya yang dapat kita kutip: fungsi "transformatif", yaitu, yang mempromosikan persamaan hak bagi semua warga negara, terlepas dari kebangsaan, asal etnis, atau situasi hukum mereka. Fungsi kedua, lebih bersifat teknis, bertujuan untuk "mengendalikan proses", yaitu, setiap situasi pendidikan memerlukan perangkat yang memungkinkan, melalui umpan balik, untuk menetapkan kemungkinan penyimpangan yang pada akhirnya dapat terjadi ketika berpindah dari satu fase ke fase lainnya. Dalam pendidikan antar budaya, hal ini mengandaikan pekerjaan sistematis dari konstruksi sikap, konsep diri, evaluasi, dll. Fungsi ketiga yang perlu digarisbawahi adalah " Tidak dapat diabaikan, demikian juga, bahwa di balik semua pemikiran desain antar budaya dari negara Indonesia, harus ada strategi yang tidak hanya bertujuan pada pengakuan dan penerimaan proaktif dari perbedaan yang ada di sekolah, tetapi juga pada promosi kebijakan yang menjamin kesetaraan terhadap minoritas dan / atau kelompok yang secara tradisional terpinggirkan, seperti, misalnya, masyarakat adat, melalui pengembangan model pendidikan yang homogen atau rasisme, tidak disadari atau tidak diakui, yang mendasari sistem pendidikan di wilayah tersebut.
Salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan ketika memulai proyek pendidikan antar budaya adalah tingkat pengetahuan yang harus dimiliki oleh anggota komunitas tersebut mengenai kelompok etnis lain yang akan bekerja sama dengannya. Mengetahui pendekatan interpretatif yang berbeda terhadap realitas tidak hanya menghilangkan "folklorisme" Â yang kadang-kadang memahami konsep budaya, tetapi juga membantu mengadopsi sudut pandang non-etnosentris, yang menjamin deklarasi niat dan pembentukan tujuan lebih disesuaikan dengan karakteristik masyarakat yang ditanggapi, terlepas dari ada atau tidaknya berbagai kelompok etnis.
Ditambah dengan kebutuhan untuk mengontekstualisasikan intervensi. Persyaratan yang mengandaikan, antara lain, kebutuhan untuk mendefinisikan paradigma epistemologis yang dimaksudkan untuk membingkai maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam pengertian ini, semua intervensi antarbudaya tidak boleh direduksi hanya pada bidang pendidikan, karena tidak dapat diabaikan bahwa tujuan pendidikan antar budaya lahir dari pendekatan sosio-kritis. Premis ini muncul dari pengakuan bahwa istilah interkulturalitas menyiratkan hubungan antar budaya; Artinya, memahami hubungan antarbudaya membutuhkan pemahaman tentang budaya dunia yang berhubungan.
 Persyaratan kelembagaan dan formatif dari pendidikan antar budaya
Mengingat proses globalisasi di mana kita tenggelam dan ketegangan yang disiratkan oleh proses ini, sistem pendidikan harus merespons dengan instrumen dan mentalitas yang diperbarui untuk skenario baru ini. Artinya, pendidikan antarbudaya tidak hanya harus tercermin dalam lembaga pendidikan dengan kehadiran siswa dari asal atau kepekaan yang beragam dan / atau heterogen, tetapi juga telah menjadi kebutuhan yang tak terhindarkan dari sistem pendidikan apa pun. Di balik proposal antar budaya, elemen ideologis yang mendasarinya tidak dapat diabaikan, yang titik fokusnya didasarkan pada penerimaan dan penghormatan penuh dari semua siswa dalam semua situasi dan keadaan. Namun, agar hal ini menjadi mungkin, penerimaan positif dari pihak perusahaan tidak hanya diperlukan, tetapi lebih pada kebijakan kelembagaan yang menjamin dan memastikan realisasi aspirasi tersebut.
Tidak diragukan lagi, kesulitan yang mungkin timbul berlipat ganda, sebagian besar dimotivasi oleh realitas lokal masing-masing, di antaranya adalah hambatan yang terkait dengan persepsi, sikap dan nilai-nilai yang mengakar kuat di masyarakat yang berbeda. Stereotip  institusional yang membutuhkan sikap proaktif dalam menghadapi kelambanan dan kompleksitas sistem pendidikan; kurangnya kompetensi dan keterampilan staf pengajar untuk memenuhi persyaratan antar budaya; unsur-unsur lingkungan sosial yang mengganggu di mana proyek-proyek antarbudaya berkembang; Sistem pendidikan sekolah yang tidak sesuai dengan tantangan inklusivitas hanyalah beberapa elemen yang dapat menghambat upaya apa pun dalam hal ini. Layak untuk dikatakan, Penting juga untuk diingat bahwa tidak hanya lembaga pendidikan yang harus beradaptasi dengan realitas baru, tetapi pelatihan guru itu sendiri harus dipikirkan ulang dalam kaitannya dengan pendidikan antar budaya.
Interkulturalisme: identitas tertentu versus pendidikan kosmopolitan
Tugas besar generasi baru adalah belajar tidak hanya hidup dalam dunia teknologi yang terus berubah dengan arus informasi yang konstan, tetapi juga mampu, pada saat yang sama, memelihara dan menyegarkan identitas kita. lokal. Artinya, mengembangkan konsep diri sebagai "warga dunia", sekaligus menjaga identitas lokal kita. Bagi sekolah, tantangan ini mengandaikan konjugasi identitasnya sendiri yang terbuka untuk budaya lain. Tantangan yang dalam konteks globalisasi disebut sebagai "cosmopolitan citizenhip"(kewarganegaraan kosmopolitan) , sebagai cara untuk menghindari "tribalization" , karena tidak mungkin menjadi warga dunia secara abstrak, melainkan dari open specificity. untuk mengubah. Alih-alih berlindung dalam kosmopolitanisme abstrak dan universal, bentuk-bentuk komunitas lokal dan sipil, patriotisme yang sehat dan demokratis diperlukan. Artinya, merasa dan mengidentifikasi dengan negara atau kelompok etnis, secara sipil, adalah langkah awal dan penting untuk menjadi warga negara dunia.
Persyaratan di atas berasal dari pengamatan bahwa sekolah adalah tempat yang merepresentasikan bentuk pengetahuan, penggunaan linguistik, hubungan sosial dan nilai-nilai yang menyiratkan seleksi dan pengecualian tertentu dari budaya umum yang dominan. Dengan kata lain, sekolah seperti itu telah berfungsi untuk memperkenalkan dan melegitimasi bentuk-bentuk tertentu dari kehidupan sosial, yang dalam kasus Indonesia, secara historis, telah diekspresikan dalam identifikasi kepentingan dan aspirasi oligarki  hegemoni dengan kepentingan permanen seluruh komunitas bangsa.
