Industri Hiburan Korea Selatan di Tengah Darurat Militer, Bagaimana Nasibnya?

Selasa malam (3/12), Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol, menyampaikan pengumuman mengejutkan. Ia secara tiba-tiba mendeklarasikan keadaan darurat militer melalui siaran televisi pada pukul 23.00 waktu setempat (21.00 WIB). Menurutnya, langkah ini diambil karena adanya "kekuatan anti-negara" serta ancaman dari Korea Utara.

Meski begitu, keputusan Presiden Korea Selatan tersebut menuai penolakan dari anggota parlemen dari kubu oposisi. Mereka dengan cepat bergerak ke gedung parlemen untuk membatalkan pemberlakuan darurat militer tersebut. Dilansir dari Tribunnews, pengumuman darurat militer ini menjadi yang pertama sejak terakhir kali diterapkan di Korea Selatan pada tahun 1980.

Aksi protes juga turut dilakukan oleh massa yang berkumpul di depan gedung parlemen Korea Selatan untuk mengecam keputusan darurat militer yang secara sepihak dilayangkan Yoon Suk-yeol. Aksi tersebut kemudian menyebabkan bentrokan antara warga dengan polisi dan militer.

Namun, setelah 190 anggota parlemen secara bulat mendukung mosi untuk menolak deklarasi darurat militer dan mendesak pencabutannya, Presiden Yoon akhirnya membatalkan kebijakan tersebut pada pukul 04.30 waktu setempat. Dengan demikian, darurat militer yang diumumkan oleh Presiden Korea Selatan itu hanya berlangsung sekitar 6 jam sejak pertama kali disampaikan.

Sebelum keadaan darurat militer ini resmi dicabut, terdapat beberapa kekhawatiran yang akan terjadi selama darurat militer dan akan memengaruhi semua lini dalam masyarakat, termasuk industri hiburan Korea Selatan. Menurut berbagai sumber, situasi darurat militer yang diterbitkan Presiden Yoon semalam membuat industri hiburan berada dalam kondisi siaga tinggi.

Dilaporkan bahwa agensi-agensi hiburan Korea Selatan telah mengarahkan para artis mereka untuk menghentikan aktivitas dan tidak menghadiri acara yang dijadwalkan mulai 4 Desember. Selain itu, sejumlah acara musik berisiko dibatalkan akibat situasi darurat militer yang tengah berlangsung. 

Sebenarnya, apa itu darurat militer dan kaitannya terhadap industri hiburan?

Dilansir dari berbagai sumber, darurat militer atau martial law adalah situasi ketika hukum sipil digantikan oleh hukum militer. Militer memiliki wewenang penuh untuk mengatur kehidupan sehari-hari, termasuk pembatasan kebebasan individu seperti jam malam, pembatasan pergerakan, dan sensor informasi. Tujuannya adalah untuk mengendalikan keadaan darurat yang dianggap membahayakan stabilitas negara.

Ketika sebuah negara berada di bawah aturan martial law atau darurat militer, hal ini menandakan adanya kondisi luar biasa seperti ancaman keamanan nasional, kerusuhan besar, atau bencana besar. Dalam keadaan ini, kekuasaan sipil dialihkan ke pihak militer yang bertugas menjaga ketertiban. 

Sekilas memang terlihat aman karena militer akan menjaga ketertiban masyarakat. Namun, situasi darurat militer ini tentu punya konsekuensi besar. Bukan hanya masyarakat umum yang merasakannya, tetapi sektor-sektor penting seperti ekonomi, pendidikan, dan bahkan industri hiburan juga akan terpengaruh.

Berikut beberapa kemungkinan yang akan terjadi pada industri hiburan Korea Selatan jika keadaan darurat militer belum dibatalkan:

1. Produksi dan Distribusi Terhambat: Produksi film, serial, dan acara televisi akan terganggu karena lokasi syuting yang terbatas atau aturan jam malam.

2. Pembatalan Acara Langsung: Konser, festival, dan pertunjukan teater kemungkinan besar akan dibatalkan karena larangan berkumpul dalam jumlah besar.

Acara hiburan akhir tahun yang populer di stasiun TV Korea Selatan seperti KBS Gayo Daechukje, SBS Gayo Daejeon, dan MBC Gayo Daejejeon kemungkinan besar akan dibatalkan. 

Selain itu, konser-konser artis K-Pop yang sudah dijadwalkan juga berisiko dibatalkan jika status darurat militer tetap diberlakukan.

3. Sensor dan Kontrol Konten: Pihak berwenang mungkin akan memberlakukan sensor ketat terhadap konten hiburan, terutama yang dianggap sensitif atau berpotensi memicu kerusuhan.

4. Kerugian Ekonomi: Industri hiburan, yang sangat bergantung pada partisipasi publik, akan mengalami kerugian finansial besar selama masa darurat militer.

Dampak darurat militer di beberapa Negara

Di beberapa negara, penerapan darurat militer telah berdampak signifikan. Misalnya, di Filipina pada era Ferdinand Marcos, darurat militer menyebabkan pembatasan kebebasan pers dan hiburan. Di sisi lain, negara-negara seperti Thailand menggunakan darurat militer untuk mengontrol situasi politik, meskipun sering memengaruhi kegiatan budaya dan sosial.

Darurat militer mungkin diperlukan ketika kondisi negara berada di ambang kegentingan, tetapi dampaknya terhadap berbagai lini masyarakat tidak bisa dianggap enteng. Terutama bagi industri hiburan, situasi ini bisa menghentikan kreativitas dan membatasi akses masyarakat terhadap hiburan yang sering menjadi pelipur lara di masa sulit.