Hubungan Birokrasi dan Indeks Kebahagiaan

Betapa ribet mengurus Dokumen Kependudukan di Kabupaten Tangerang! 

Untuk membuat Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Identitas Anak (KIA) saja butuh dana sekitar Rp 2 juta. Bukan untuk menyogok petugas atau membayar calo. Dana itu hanya untuk transportasi dan makan siang. Lima kali bolak-balik ke Disdukcapil Kab. Tangerang di Tiga Raksa, yang jaraknya sekitar 23 km dari rumah.

Seandainya saja birokrasi dapat dibuat lebih terjangkau, efektif dan efisien!

***

Luas area Kabupaten Tangerang sekitar 959,61 km persegi, dan terdiri 29 Kecamatan. Populasinya sekitar 4 juta orang di tahun 2020.

Mengapa  KK, KTP, dan KIA perlu diambil di Tiga Raksa? Seharusnya Disdukcapil Kab. Tangerang lebih memaksimalkan fungsi dari 29 Kecamatan.

Kecamatan Kelapa Dua ada tepat di seberang perumahan yang saya tempati. Setiap hari saya dapat melihat jalan raya di sekitar Kecamatan penuh dengan mobil.

Saat mengurus Dokumen Kependudukan, saya terkagum-kagum dengan kondisi di dalam kantor Kecamatan. KOSONG! Hanya ada petugas-petugas Kecamatan dan 2 orang yang mengurus dokumen. Saya dan seorang perempuan.

Jadi, mobil-mobil siapa yang sampai memenuhi parkiran dan jalan raya sekitar Kecamatan? Kantor Pajak di sebelah kiri pun tidak ada antrian. 

Karena ada masalah pencabutan data dari luar pulau, saya harus mengurus Dokumen Kependudukan di Disdukcapil Kab. Tangerang.

Keadaan di dalam kantor Disdukcapil Kab. Tangerang bertolak belakang. PENUH KEBANGETAN! Saya pikir mereka itu orang-orang yang data KK-nya bermasalah. Setelah saya observasi dan mengobrol, ternyata lebih banyak yang normal.

Di kunjungan kedua di Disdukcapil Kab. Tangerang, hanya ada perubahan letak loket. Selebihnya sama, kantor itu terlalu penuh pengunjung, mikrofon tetap tidak jelas, dan sampah dimana-mana. Pokoknya semua tampak kacau balau.

Hari itu saya menjajal Loket 2 hingga 9, tanpa hasil apapun. Proses mengurus Dokumen Kependudukan begitu luar biasa kompleks dan melelahkan. Hanya untuk mengganti satu item data, saya perlu melalui 3 buah loket.

Proses birokrasi memang kejam dan tidak fleksibel. Lambat dan sulit selesai dalam waktu singkat. Namun akuntabilitas Disdukcapil Kab. Tangerang cukup baik.

Kunjungan ketiga sangat mengejutkan. Disdukcapil Kab. Tangerang menerapkan sistem pembagian hari berdasarkan Kecamatan. Dan Kecamatan Kelapa Dua terjadwal hari Kamis, padahal hari itu Rabu.

Ketika petugas meminta saya untuk kembali hari Kamis, spontan saya marah besar. Masalahnya pembagian hari pelayanan tersebut tanpa pemberitahuan. Mereka hanya membuat spanduk dan pengumuman di depan meja petugas. Orang-orang yang sedang aktif mengurus dokumen tidak mendapatkan informasi apapun lewat WA.

Hari itu saya hanya mendapatkan KIA. Kartu Keluarga belum dapat dicetak karena jam pulang kantor.

Kunjungan keempat ada perubahan petugas loket. Petugas baru Loket KK mengatakan jika data saya belum masuk database mereka. Untungnya, hari itu KK dapat selesai tetapi KTP tidak dapat langsung diproses.

Di kunjungan kelima saya mendapatkan KTP. Itupun melalui proses yang lumayan panjang. Walaupun caranya sudah lebih tertib daripada sebelumnya.

Di satu sisi, saya melihat kehati-hatian Disdukcapil Kab. Tangerang dalam mengolah data kependudukan mereka. Untuk hal itu, saya acungkan jempol.

Di sisi lain, saya melihat birokrasi kependudukan ini kurang efisien, fleksibel, dari kreatif. Yang hasilnya adalah masyarakat frustasi dan enggan mengurus Dokumen Kependudukan.

Jika masyarakat mengurus sendiri, indeks kebahagiaan dan kepuasan mereka amat kecil. Jika menggunakan jasa calo, tingkat kesejahteraan mereka jadi berkurang.  

Cerita itu hanya tentang Dokumen Kependudukan. Bagaimana dengan birokrasi kesehatan? Apakah para pasien yang menggunakan BPJS mendapatkan pelayanan dengan cepat?

Proses birokrasi dan kebutuhan masyarakat perlu seimbang. Misalnya pembagian tugas kepada distrik-distrik yang lebih kecil. Yang tujuannya agar lebih terjangkau oleh masyarakat dan petugas pun dapat menjangkau masyarakat. Lalu, melibatkan inovasi (pelayanan online).

Tidak dapat disangkal jika birokrasi membuat proses menjadi lambat. Tetapi birokrasi merupakan tulang punggung pemerintahan moderen. Suatu komponen penting agar fungsi suatu institusi menjadi efisien.

Bureaucracy is the backbone of modern government. It is a necessary evil that ensures stability and order in our society. - Max Weber