Pranata Humas Harus Cepat Tanggap dan Proaktif

Setelah 2 tahun pemerintahan Jokowi-JK, country branding Indonesia naik. Tahun 2016 berada si peringkat ke-77. Ini sangat luar biasa. Pariwisata Indonesia pun mengalami kenaikan, dari peringkat 140 dunia naik ke peringkat 44. Tentu saja ini berkat kerja keras K/L yang didukung oleh Presiden dengan adanya Sail Selat Karimata, Sail Morotai, dan Sail Komodo. Inilah tugas Pranata Humas untuk menyampaikan kabar baik negaranya.   

Namun Presiden menilai kinerja humas pemerintah belum optimal, sehingga Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Menkominfo bertugas mengkoordinasikan kementerian/lembaga dalam pelaksanaan komunikasi publik. K/L berkewajiban mengirimkan data ke Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang akan diolah ke dalam bentuk Narasi Tunggal untuk disajikan kepada rakyat. 

Dengan memanfaatkan teknologi informasi yang disebut Sistem Informasi Komunikasi Publik (SIKP), ada 29 K/L dan 49 daerah yang aktif mengirimkan data dan informasi. K/L/D yg aktif unggah Narasi Tunggal ada 46 K/L, 114 pemda & 30 K/L/D aplikasi widget GPR. Dirjen IKP siapkan Jaringan Pemberitaan Pemerintah, telah memasuki tahap uji coba.

Pada pelaksanaan diklat Pranata Humas sebelumnya, ada keluhan bahwa tunjangan jabatan fungsional Pranata Humas sangat sedikit dan minta dinaikkan. Menanggapi hal ini, Dirjen IKP telah bersikap responsif dengan menyiapkan kajian akademiknya.