Ketiga, kritik membangun Jokowi untuk organisasi PBB dinilai berbobot dan mengundang pujian dari negara lainnya.
Jokowi menyatakan bahwa PBB perlu melakukan reformasi, revitalisasi dan efisiensi.Â
Kemudian, Jokowi mengingatkan PBB agar lebih responsif dan efektif dalam menyelesaikan tantangan global. Selain itu, menurut Jokowi PBB harus memperkuat kepemimpinan global agar setiap negara menghormati dan tak mengintervensi keputusan yang dibuat oleh PBB.Â
Selanjutnya, Jokowi mengingatkan perlunya kerja sama yang kuat dalam dalam penanganan pandemi covid-19. Menurut pak Jokowi, ini juga penting agar tidak ada ketimpangan apalagi dalam penyaluran vaksin.
Saya paling terkesan dengan kata-kata pak Jokowi berikut ini, "Kita juga paham virus ini tidak mengenal batas negara, no one is safe until everyone is, Jika perpecahan dan rivalitas terus terjadi maka saya khawatir pijakan bagi stabilitas dan perdamaian yang lestari akan goyah atau bahkan akan sirna. Dunia yang damai stabil dan sejahtera semakin sulit diwujudkan."
Intervensi Vanuatu Soal Papua
Satu momen di sesi General Debate Pemimpin Negara pada SMU PBB yang sangat menarik perhatian masyarakat Indonesia yaitu Perdana Menteri Republik Vanuatu Bob Loughman yang menyinggung isu pelanggaran HAM di Papua. Ternyata, ini bukan pertama kalinya negara di Samudra Pasifik itu mengintervensi RI dalam masalah Papua. Ia mengkritik sikap pemerintah Indonesia di hadapan bangsa-bangsa lainnya atas penilaiannya sendiri.
Kritik Vanuatu soal dugaan pelanggaran HAM di Papua ini sudah dilakukan sejak 2016. Vanuatu selalu memanfaatkan kesempatan menyerang Indonesia di Sidang Majelis Umum PBB dalam isu Papua dan memprovokasi Papua untuk memisahkan diri dari Indonesia.
Seorang diplomat muda RI, Silvany Austin Pasaribu, menjawab kritik dari PM Vamuatu tersebut. "Saya bingung, bagaimana bisa negara satu ini berusaha mengajarkan negara lain, tapi tidak mengindahkan dan memahami keseluruhan prinsip fundamental Piagam PBB," tegasnya.
Menurut Silvany sangat memalukan bahwa negara tersebut terus memiliki obsesi tidak sehat yang berlebihan tentang bagaimana Indonesia harus bertindak atau memerintah. Ternyata, dalam beberapa momen SMU PBB, kritikan Vanuatu soal isu HAM di Papua ini selalu dibantah keras oleh diplomat Indonesia.
Pidato Menlu Retno Marsudi
Tak hanya pidato Jokowi yang mengundang pujian banyak pihak, pidato Menlu Retno Marsudi yang tajam mengkritik bangsa-bangsa di bawah naungan PBB juga menarik untuk disimak. Dalam SMU PBB 2020 ini, Menlu Retno hadir di tiga sesi yaitu di Pembukaan Side Event SMU PBB, di Pertemuan Tingkat Menteri dan di Pertemuan Pleno Tingkat Tinggi.
Dalam pertemuan tingkat menteri yang membahas isu kesehatan, Menlu Retno mengingatkan pentingnya pelayanan kesehatan untuk bisa dijangkau oleh semua kalangan dan ketidaksetujuannya pada komersialisasi pelayanan kesehatan yang makin menambah kesulitan pada kaum yang tidak mampu. Menlu Retno juga mengajak semua pihak memperkuat kerjasama multisektoral dalam menghadapi pandemi. Menlu Retno juga mengajak PBB untuk memperbaiki tata kelola kesehatan global.
Pada pidato di Rapat Pleno Tingkat Tinggi yang membahas mengenai penghapusan senjata nuklir, Menlu Retno mengatakan bahwa penghapusan senjata nuklir masih jauh dari harapan padahal sudah 75 tahun PBB berdiri dan 50 tahun penandatanganan Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT).
