Mohon tunggu...
Leya Cattleya
Leya Cattleya Mohon Tunggu... Asisten Pribadi - PEJALAN

PEJALAN

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Artikel Utama

Rasionalisasi Krisis Ekonomi akibat Covid-19 dan Pelemahan Demokrasi

28 Mei 2020   06:00 Diperbarui: 28 Mei 2020   19:12 724
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Beberapa waktu yang lalu, Gubernur Ohio dan Kepala Departemen Kesehatan negara bagiannya tidak peduli pada keputusan Kongres yang dilakukan sebelumnya dan malah mendeklarasikan adanya status darurat kesehatan publik. Mereka berargumentasi bahwa pemilih yang berada di kotak suara adalah berbahaya. (nytimes.com, 21 Maret 2020).

Yang menarik, meski antara pandemi Influenza Spanyol dan Covid-19 terpaut waktu seabad, isu yang muncul dalam konteks proses politik masih juga sama. 

Penyebaran virus yang harus dicegah melalui jaga jarak bisa jadi kekhawatiran, dan pada saat yang sama bisa digunakan jadi alasan yang menyebabkan proses demokrasi dianggap yang cacat. Hal serupa terjadi, meskipun teknologi berubah jauh pada dua waktu pandemi yang berbeda.

Di Amerika Latin, termasuk di Colombia, kekuasaan banyak presiden makin kuat karena status negara yang dalam kedaruratan, yang di tengahi dengan krisis global. Dan lemahnya parlemen membawa dampak pada demokrasi yang melemah dan bahkan menuju pada authoritarian.

Krisis Ekonomi dan Melemahnya Demokrasi
Krisis ekonomi membayangi hampir semua negara. Reaksi banyak negara pun juga banyak berfokus pada persoalan krisis ekonomi. Ini menyebabkan persoalan perubahan iklim seakan menjadi kalah penting. 

Rupanya titik tolak pada isu krisis ekonomilah yang hampir selalu menjadi pendorong melemahnya proses demokrasi di banyak negara.

Di Alberta, anggota negara federasi Kanada, menteri energinya mengatakan “it’s a good time to build a pipeline because public-health restrictions limit protests against them”, yang terjemahan bebasnya adalah “ini adalah waktu yang tepat untuk membangun pipa minyak karena kebijakan phyisical distancing karena alasan kesehatan membatasi masyararakat untuk protes”. 

Ia menambahkan bahwa pembangunan bisa dilakukan karena orang tidak bisa berkumpul lebih dari 15 orang. Wartawan yang hadir tertawa karena mengira sang menteri bergurau.

Pernyataan dari Sonya Savage di depan the Canadian Association of Oilwell Drilling Contractors menjadi menarik, mengingat Kanada adalah salah satu negara yang sangat mempertimbangkan energi hijau dan lingkungannya. Juga Kanada dikenal sebagai salah satu negara yang paling demokratis. Dan pernyataan Savage dikritik oleh kelompok dan organisasi masyarakat di Kanada karena protes yang sesuai hukum adalah legal. Mereka berpendapat pembatasan fisik tidak menguntungkan siapapun. (theglobeandmail.com).

Di Hongkong, masyarakat berdemo karena pemerintah Cina diam diam menerapkan Undang Undang-undang ekstradisi yang pernah menjadi bagian dari demo masyarakat pada September tahun yang lalu. Juga pemerintah Cina mengumumkan akan memobilisasi pasukan keamaan di Hongkong. 

Pada saat demonstrasi berlangsung, petugas keamanan Hongkong mengenakan perlengkapan anti terorisme. Sampai sampai, para demonstran meneriakinya “Be Hongkonger" atau jadilah orang Hongkong, Ini tentu menimbulkan pertanyaan terkait sikap represif pasukan kemanan yang menertibkan demonstran. (theguardian.com, 27 Mei 2020). 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun