Karangan Bunga dan Isu Korupsi

Untuk itu, KPK mengingatkan kepada semua pihak untuk bertindak profesional dan tidak mengatasnamakan institusi negara. Apalagi bila ada kepentingan yang melawan hukum.

Coba kita perhatikan yang terjadi ketika masa pemilihan Menteri Kabinet Jokowi Jilid 2. Begitu banyak karangan bunga dikirimkan ke menteri-menteri yang dipilih oleh Jokowi, hingga memenuhi halaman depan dan selasar serta lobi gedung gedung kementerian kita.

Lalu apa fenomena yang terjadi ketika Ahok dan Djarot menerima karangan bunga yang luar biasa banyak, meraih rekor MURI berjumlah 5.016 dan dianggap melebihi kewajaran? 

Dalam hal ini, banyak catatan menunjukkan justru pemberian karangan bunga kepada pasangan yang kalah pada Pilkada Jakarta ini disampaikan atas rasa prihatin sekaligus penghargaan secara individual kepada keduanya atas kerja selama ini. Keduanya dikenal sebagai pemberantas korupsi di Jakarta.

Pada saat yang sama, fenomena karangan bunga Ahok Djarot sempat dituduh sebuah rekayasa. 

Kampanye Anti Korupsi Merubah Kebiasaan Memberi Hadiah dan Bunga 
Di Cina, kebiasaan memberikan uang menjadi berubah atau bergeser karena adanya kampanye anti korupsi yang dirilis oleh Presiden Xi Jinping pada tahun 2012. 

Hadiah berupa uang diganti dengan permen, coklat, dan karangan bunga. Sebelumnya, banyak mobil membawa uang berdatangan ke Beijing untuk diberikan kepada pejabat tinggi, baik pejabat publik maupun politisi jelang tahun baru Imlek (Businessinsider).

Memberi hadiah adalah tradisi orang Cina. Setelah adanya kampanye anti korupsi, pejabat juga takut menerima hadiah. Meski demikian terdapat komentar yang menarik tentang pemberian bunga yang menggantikan pemberian uang dan hadiah. 

"Pejabat bisa saja tidak menerima uang secara terbuka, tetapi ia tidak bisa menolak keranjang buah yang berisi potongan emas, kan?". 

Mereka menambahkan bahwa Cina adalah negara dengan 1 partai dan kekuasaan berada di tangan para pejabatnya. Untuk itu, memberikan hadiah kepada pejabat adalah cara untuk memenangkan hatinya (Businessinsider 11 Februari 2016).

Di Korea lain lagi. Setelah dirilisnya undang undang anti korupsi "the Improper Solicitation and Graft Act" pada September 2016, memberikan hadiah kepada orang yang punya hubungan professional, termasuk guru dan dosen, jurnalis, dan PNS dilarang.