AI akan dilatih untuk mengenali pola pola tertentu untuk memproses data dan informasi. AI akan memproses informasi terkait kasus kasus korupsi dan menjelaskan kembali apa yang ada di 'kotak hitam' persoalan korupsi itu.
Dalam hal pengawasan pajak, AI bisa membantu untuk mendeteksi tender yang tidak sesuai aturan dan risiko pengemplang pajak.
Memang beberapa negara yang telah menggunakan AI untuk anti korupsi melaporkan adanya bebarapa kontroversi, misalnya a) dalam hal pengambilan keputusan oleh AI, b) dalam bias algoritma, c) isu hak privasi dan kerahasiaan, d) isu rehabilitasi menginat jejak digital sulit untuk dihapus.
Namun mengingat aspek efisiensi yang ditawarkan AI tinimbang menggunakan jasa manusia, dunia sulit untuk menolak kehadiran AI.
Siapa Saja Pengguna AI untuk Pemberantasan Korupsi?
Beberapa uji coba telah dilakukan untuk menggunakan AI dalam upaya pemberantasan korupsi.
Di Meksiko dan Ukraina, AI dipakai untuk mendeteksi proses tender yang melibatkan fraud. Kantor Tax Administration Services of Mexico membuat uji coba untuk mendeteksi fraud di antara para pembayar pajak melalui penggunaan algoritma AI.
Mungkin Mexico akan menjadi negara pertama yang siap dengan rencana aksi pemberantasan korupso yang melibatkan kerja AI.Â
Mexico memang agresif mengembangkan AI, khususnya karena dicatat adanya penurunan komitmen penegak hukum di negaranya. The Mexican Institute for Competitiveness (IMCO), bersama dengan " Participatory intelligence (OPI)" menggunakan AI untuk menganalisis prosedur pengadaan dengan menggunakan data 2012 sampai 2017 dan membangun Indeks Risiko Korupsi. UPaya ini berhasil mengidentifikasi lebih dari 1500 pengadaan yang berisiko.
Di Afrika Selatan, AI dijajagi untuk mengelola pajak. Pada rencana kinerja tahunan 2018/19, the South African Revenue Service (SARS) mengumumkan rencana penggunaan AI. AI dipakai untuk memetakan perilaku wajib pajak, agar pengambilan keputusan terkait pembayar pajak bisa lebih baik.
Di Cina, perusahaan telekomunikasi seperti ZTE mendapat kontrak dari pemerintah untuk membangun teknologi ‘blockchain’ untuk mencegah adanya upaya merekayasa data pemerintah oleh orang ataupun lembaga yang tidak diinginkan.
Presiden Xi Jinping mendorong inovasi sains dan teknologi pada ‘big data’ dan AI untuk reformasi birokrasi. Sistem itu disebut 'Zero Trust'.
