Mampukah Kita Keluar dari Stigma Bangsa Koruptor?

Pada saat yang sama, kita yakini pula bahwa, orang orang seperti Ahok dan Susy pernah ada karena dukungan kepemimpinan yang kuat, dalam hal ini dukungan Jokowi. Tanpa dukungan politik yang kuat, orang orang yang pantang menyerah melawan korupsi tak akan pernah punya peran penting di negeri ini. 

Pemberantasan Korupsi Pra dan Pasca Pelantikan Presiden Oktober 2019 

Corruption Perception Index 2018 melaporkan adanya perbaikan persepsi tingkat korupsi di Indonesia. Ini karena pada 2018, CPI kita mengalami  perbaikan rangking.  

Bila Indonesia pada tahun 2010 berada pada ranking 110, posisi itu kemudian memburuk ke ranking 118 di tahun 2012. Posisi Indonesia membaik pada le ranking 88 pada tahun 2015 setelah Jokowi terpilih menjadi Presiden, dan pada tahun 2017, di tahun 2018 rangking kita membaik ke 89. 

Pada tahun 2015, Jokowi yang memilih 9 perempuan menjadi Pansel Pimpinan KPK membangun kepercayaan masyarakat. Agus Rahardjo yang terpilih jadi ketua KPK juga memimpin KPK hingga mencapai prestasinya.  

CPI 2018 (Sumber : Transparency International)

Laporan Tahunan KPK 2018 juga menunjukkan kemajuan kerja KPK, meski KPK sendiri mengakui begitu  banyak tantangan. 

"Dua ribu delapan belas bukan tahun yang membuat kami puas. Tak mudah menjadi lembaga yang bernas. Apalagi serangan balik semakin ganas. Mungkin dari koruptor, atau pihak anonim yang masih saja bebas. Maksudnya jelas: membuat gerak kami terbatas, atau terpangkas. Namun rasa takut tak pernah menjadi pilihan", Laporan Tahunan KPK 2018.

Namun, sejak di Visi Indonesia pada 14 Juli 2019, dan kemudian pada Pidato Kenegaraan Presiden RI pada 16 Agustus 2019, gaung kerja pemberantasan korupsi diperkirakan telah bergeser.

 Dalam Pidato Kenegaraan tersebut, Presiden mengatakan bahwa pemberantasan korupsi melalui penanganan kasus dinilai tidak bisa dipakai sebagai  agenda utama. 

Upaya pencegahan dan pendidikan disebut akan lebih ditingkatkan, dan menggantikan upaya penanganan kasus yang selama ini sangat kuat dilakukan oleh KPK.

Serangkaian peristiwa pada jelang dan sesudah pengangkatan Jokowi sebagai Presiden RI pada Oktober 2019 yang lalu memang membuat jantung masyarakat penggiat gerakan anti korupsi kebat kebit. Beberapa peristiwa di antaranya, adalah :

• Hasil kerja Panel Pimpinan KPK yang ditengerai dengan perdebatan dan kontradiksi karena mengangkat pimpinan KPK yang dinilai bermasalah dan tidak independen karena dari kalangan POLRI. TTO yang disambut gembira oleh masyarakat rupanya ditakuti oleh pejabat eksekutif dan legislatif dan ini menjadi bagian dari pertanyaan capim KPK. 
• Revisi Undang Undang KPK yang melemahkan kekuatan KPK sudah diketahui publik. Berbagai petisi dan demonstrasi mahasiswa di banyak kota besar di Indonesia terjadi. Namun, revisi Undang Undang KPK tetap dilakukan dan telah disahkan dan diketok palu.
• Kebakaran hutan yang diduga mayoritas disebabkan oleh kebakaran yang dilakukan oleh korporasi, namun penegakan hukum tidak terlalu kuat. 
• Rencana dihilangkannya IMB dan AMDAL.
• Sofyan Basir, eks Dirut PLN baru baru ini telah dibebaskan dari pemeriksaan KPK. Rengekan beberapa penghuni KPK seperti Wawan suami Walikota Tangerang, dan juga eks Menteri Pemuda dan Olah Raga yang mengeluhkan perilaku KPK kepadanya. Semuanya menunjukkan betapa KPK memang sedang 'dibully'.
• Terdapat kemungkinan pencabutan Keputusan Menteri No 46/Kepmen-KP/2019 terkait pembatalan Reklamasi Tanjung Benoa yang dibuat masa menteri Susy Pudjiastuti oleh menteri Kelautan dan Perikanan yang baru. Juga, telah banyak perdebatan tentang tarik menarik antara Susy dengan uhut Binsar Pandjaitan tentang Reklamasi Teluk Benoa. Perlawanan Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi sempat dilakukan. Tidak dipilihnya kembali Susy mengindikasikan sikap politik Jokowi atas peristiwa ini (Tirto.id, 14 Oktober 2019). 
• Terdapat berita santer bahwa penenggelaman kapal pencuri ikan yang tela dilakukan Susy Pusjiastuti akan dihilangkan (Kompas.com, 16 November 2019. 

Gelombang dan tuntutan agar Presiden melahirkan PERPPU turun naik. Petisi berbagai civitas academica dan demonstrasi mahasiswa besar besaran di beberapa kota besar di Indonesia di bulan September 2019.