Mohon tunggu...
Leya Cattleya
Leya Cattleya Mohon Tunggu... Asisten Pribadi - PEJALAN

PEJALAN

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Artikel Utama

"Jokometer", Barometer Jokowi pada Periode Kedua

20 Oktober 2019   17:22 Diperbarui: 21 Oktober 2019   09:30 751
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

George Washington, misalnya mengalami persoalan terkait hasil peran revolusi perancis dan kontroversi terkait penanganan "Jay Treaty” yang membelah politik Amerika. Sementara presiden James Madison mengalami terbakarnya Washington, Abraham Lincoln alami pembunuhan di periode keduanya.

Di masa Richard Nixon, skandal "Watergate" yang hadir di periode kedua membuatnya tidak popular yang akhirnya mendorongnya untuk mengundurkan diri.

Kita ingat pula skandal perempuan, termasuk soal Lewinsky,  yang dihadapi Bill Clinton di periode kedua. 

Kritik kepada Obama ketika menyelesaikan isu virus Ebola dan beberapa kasus terorisme di dalam negeri Amerika ada di periode keduanya.

Di dalam masa kepresidenan hasil pemilu di Indonesia, pengalaman SBY atas banyaknya kasus korupsi oleh partai Demokrasi di masa periode kedua SBY adalah hal yang dicatat. Kasus Bank Century juga jadi sejarah di masa SBY. 

Dalam hal Jokowi, ada campur aduk antara harapan dan kekecewaan. Yang jelas, suasana pelantikan dan pidatonya pada periode pertama berbeda dengan pada periode kedua. Pada periode pertama, pidato mencakup hal hal kritikal, soal spirit kerja dan aspek sosial, budaya dan ekonomi. 

Pidato Jokowi pada pelantikan kedua berfokus pada aspek ekonomi. Ada harapan terkait penyederhanaan prosedur dan aturan, baik dalam hal perijinan maupun dalam jenjang jabatan di pemerintahan. Kekhawatiran pada dilupakannya persoalan persoalan demokrasi, penegakan hukum, lingkungan, keadilan sosial, kesetaraan gender serta anti korupsi mengganjal. 

Beberapa peristiwa yang terjadi akhir akhir ini terkait "kecerobohan" Jokowi terkait revisi UU KPK dan juga revisi berbagai perundangan yang mengancam demokrasi sungguh menkhawatirkan. Juga, ada kesan tidak kuatnya dukungan pemerintah agar DPRRI menyetujui RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, padahal upaya dialog kelompok perempuan telah terus dilakukan. 

Menurut saya, Jokowi sudah tidak bisa lagi memberikan sepeda kepada masyarakat lagi, meski di periode pertama ini dianggap menarik dan mewakili spirit kerja dan kerja. Entahlah, sulit saya membicarakannya. 

Pemberian hadiah sepeda ini sempat jadi simbol ini telah kurang kuat bobotnya, khususnya ketika Jokowi kurang perduli pada hal hal prinsipil yang mempengaruhi kehidupan masyarakat miskin, seperti terkait korupsi, penegakan hukum, dan HAM, serta dalam hal keadilan. 

Persoalan dampak samping pembangunan yang berfokus pada ekonomi dan infrastruktur telah kita catat, di antaranya pada persoalan Papua. Juga persoalan lingkungan yang serius, termasuk dalam hal pembakaran hutan oleh swasta. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun