Mampukah Survei Litbang Kompas Memotret, Ketika Publik Buta Isi UU KPK?

Jangan jangan lembaga penegak hukum tak lakukan mandat berantas korupsi. Jangan jangan KPK itu sendirian karena lembaga lain tetap tari telanjang lakukan praktek korupsi dengan terang terangan. 

Apalagi bila ini dipakai DPR Komisi 3 dan pemerintah untuk melegitimasi perubahan UU sepenting UU KPK. 

Saya prihatin bahwa informasi yang ada di koran soal Survei ini langsung dikaitkan dengan pernyataan Komisi 3. Media turut berkontribusi 'njlomprongke', mendorong agar revisi UU KPK terjadi. 

Kita, yang ada di media warga, juga di media arus utama, bertanggung jawab dalam proses transparansi dan akntabilitas di negeri ini. 

Beberapa hari di 2-3 minggu ini, saya melakukan dosa besar kepada rekan rekan Kompasianer, karena saya begitu ingin menuliskan pandangan. Sementara karena saya juga bekerja, saya kehilangan waktu untuk blog walking ke sahabat sahabat saya. Mohon maaf untuk itu. Maafkan saya, kawan kawan. 

Saya gemas dengan apa yang ada soal KPK dan hal terkait korupsi. 

Sayapun ikhlas ditelpon oleh orang yang tidak saya kenal, dengan nomor yang saya tidak kenal pula, pada pagi, siang dan malam. Setiap hari sejak saya memulai petisi ini via Change.org. . Saya ingat ingat, saya tidak punya hutang kartu kredit, kok saya dihubungi dengan cara aneh. Satu kali kring lalu ditinggal. Begitu terus. Ya sudah, itu risiko manusia. 

Apakah karena saya cerewet? Mungkin iya. 

Saya begini karena saya cinta yang mendalam kepada pak Jokowi. Cinta yang terlalu dalam, mungkin. Tetapi gayung tak bersambut. 

Pak Jokowi luar biasa cuek. Bahkan, belakangan nampak arogan dan sombong. Padahal saya tidak minta sepeda. Padahal, kita janjian waktu Pilpres bahwa Bapak mau pikirkan saya dan kami semua. Khususnya, Bapak janji perkuat KPK. 

Kata orang saya tidak bawel, tapi jadi cerewet dan menyebalkan begini. Gara gara Bapak.