Ada juga yang tak membalas, padahal mereka sahabat yang tahu luar dalam saya. Yang ketika saya ada kesulitan teknis di pekerjaan akan dibantu sebisanya. Menarik ya? !. Saya sesungguhnya menikmati temuan temuan semacam ini sebagai bahan analisis.
Itu tidak menjadi masalah, karena sampai dengan saat ini, bahkan setelah palu diketok oleh DPR RI yang telah bersama pemerintah mrnyetujui revisi UU KPK, dukungan berupa tanda tangan petisi tetap mengalir. Sampai dengan siang ini pukul 13.00, terdapat dukungan sejumlah 2.957 tanda tangan kepada petisi tersebut.Â
Terlebih, saya terima dukungan materi (berupa uang) via Change.org untuk penerusan ajakan petisi via Change.org. Â kami tak saking kenal, hanya punya kepentingan yang sama, berantas korupsi.
Baiklah, di bawah ini, argumen saya mengapa saya tidak percaya pada Denny Siregar.
Pertama, bila memang benar terdapat kelompok radikal di dalam tubuh KPK, mestinya sudah dari kemarin KPK diserbu tim anti terorisme, kan? Ini kan aneh. Begitu banyak orang percaya ada Taliban di dalam KPK, tidak ada kan tim khusus yang membongkar KPK untuk alasan radikalisme. Nah, kalau soal adanya penyadapan ruang kerja oleh oknum KPK itu memang sudah kita sering dengar kabarnya. Pimpinan KPK 'dikerjain' timnya. Ngerinya.Â
Kedua, inilah komentar Anita Wahid, Putri Gus Dur.
"Secara pribadi saya sendiri melakukan tabayun, datang ke sana (KPK) nanya-nanya. Dan yang saya temukan bukan radikalisme, tetapi hanya orang-orang yang kalau zaman sekarang sebutannya 'hijrah' lah," ungkap Anita.Â
"Dan kemudian saya menemukan bahwa KPK sudah melakukan langkah-langkah dengan mendatangi lembaga-lembaga tertentu, seperti datang ke BNPT untuk mempelajari radikalisme, bagaimana mengetahui ciri-ciri dan mengidentifikasi apakah memang ini terjadi di KPK atau tidak," lanjut dia (Anita Wahid, Detik.com, 15 September 2019)Â
Keluarga Abdurrahman Wahid memang bekerja pada isu radikalisme, dan mereka tentu akan mencium hal ini bila isu radikalisme yang ditiup benar. Anita mengatakan ia tidak menemukan isu Taliban dan radikalisme.Â
Ketiga, Denny Siregar menyebut KPK tutup mata dan telinga soal aroma kolusi penerbitan IMB reklamasi DKI, dan malah KPK sibuk dengan OTT ikan ikan kecil. Menurut saya, justru OTT KPK bandeng besar dan ikan paus yang tidak pandang bulu dan juga adanya kasus sebesar E-KTP dan BLBI, maka KPK 'dikepung.' Juga, AB hanya meneruskan mengurus IMB reklamasi yang sudah dimulai sejak gubernur sebelumnya, bukan?!.