9 Tuntutan Papua Disepakati, Lalu Apakah Kita Kenal Papua?

Mengapa 9 Tuntutan itu Penting bagi Bangsa Papua? Seberapa Jauh Kita Paham Papua? 
Setelah pertemuan di istana, adalah penting bagi pemerintah nasional melakukan dan membiasakan praktek berkonsultasi secara memadai melalui metodologi yang 'pantas' untuk lebih paham Papua. Paling tidak, pejabat perlu membaca hasil studi yang telah ada tentang Papua.

Papua ini berbeda dengan Jawa dan wilayah barat Indonesia yang lain. Praktek pejabat nasional untuk sekadar hadir ke wilayah Papua dalam nomenklatur tugas 'monev' yang berkait dengan SPPD dan mampir Raja Ampat yang selama ini sering terjadi perlu ditinggal jauh-jauh.

Juga, buang jauh-jauh kecurigaan. Bahkan, bila perlu, tak usah sebut kata 'NKRI' dalam diskusi. Saya kira itu membosankan masyarakat. NKRI kita anut percayai tanpa harus kita teriakkan. Berkunjung ke Papua artinya belajar hal (baru) tentang Papua. 

1. Pemekaran provinsi lima wilayah adat di Provinsi Papua dan Papua Barat
Papua adalah wilayah Indonesia yang dulu kita kenal sebagai Irian Barat pada 1969 sampai 1973, dan lalu diberi nama Irian Jaya sampai tahun 2002. Kemudian, Papua dibagi dua. Wilayah barat, pada wilayah kepala burung, diberi nama Irian Jaya Barat yang kemudian adalah Papua Barat.

Papua adalah suatu area yang luasnya adalah 316.553.074 km2. Kabupaten Jayapura saja wilayahnya adalah 14.390 km2, yang artinya lebih luas dari propinsi seperti Riau, Bali, Yogyakarta, Jakarta, Banten, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Sementara Jayawijaya adalah 2.331 km2. 

Jarak antara ibukota kabupaten Jayapura, Sentani, ke Jayapura adalah sekitar 20 km, sementara jarak antara Jayawiyaja dan Wamena adala 256 km. Tampaknya tidak jauh antara Jayapura dan Wamena, namun dalam hal transportasi, baik transportasi bahan makanan dan bahan bakar, semuanya masih tergantung pada pesawat terbang.

Jayapura adalah wilayah pesisir, sementara Jayawijaya adalah wilayah pegunungan. Perlu dipahami bahwa tipologi sosial budaya di wilayah pesisir dan pegunungan maupun rural dan urban serta terkait penduduk asli Papua dan pendatang adalah berbeda. 

Sementara itu, Papua Barat memiliki luas wilayah 97.024,27 km2, terdiri dari 1.945 pulau. Dua kota utama, Manokwari dan Sorong telah ada sebelum propinsi Papua Barat terbentuk.

Wilayah Papua memang masih luas. Pemekaran masuk akal untuk dilakukan. Yang kritikal adalah percepatan dalam rekrutmen dan peningkatan kapasitas ASN yang akan mengisi wilayah pemekaran tersebut. 

Juga, perlu djaga agar tidak terulang pengalaman pemekaran yang hanya meredistribusi uang korupsi dari anggaran pembangunan. Luka korupsi dana otsus karena ketidaksiapan perundangan, mekanisme kerja dan SDM harus jadi pembelajaran mahal.

Korupsi dana Otsus di wilayah Papua dan Papua Barat merugikan perempuan dan anak karena berujung pada miras dan 'perempuan'. Kekerasan terhadap perempuan dan anak luar biasa tinggi.