Dampak Politik Pendidikan Indonesia: Rentan di Tingkat Dasar, Jago Kandang di Tingkat Tinggi

Juga pak Jokowi menyebut bahwa kita akan merancang pendidikan dan pelatihan yang sesuai kebutuhan industri. Artinya, aspek relevansi menjadi pertimbangan. Pak Jokowi menyebut bahwa pemerintah juga hendak mencetak calon calon pemikir, penemu dan entrepreneur di masa depan.

Pak Jokowi juga menekankan pada optimalisasi dana BOS dan Program Indonesia Pintar (PIP). Setelah pemenuhan pendidikan dasasr 12 tahun, beasiswa akan diberikan kepada siswa agar mereka bisa mengakses pendidikan lebih tinggi.

Nah, dengan prosentasi anggaran sektor pendidikan terhadap APBN dan PDB RI yang telah memenuhi konstitusi, sistem pendidikan masih dinilai oleh laporan Lowy Institute sebagai berbeban berat namun masih lemah dari persaingan di dunia international.

Laporan Lowy mencatat beberapa hal yang sektor pendidikan di Indonesia perlu mempertimbangkan, antara lain :

• Sekolah dan universitas Indonesia masih digerogoti korupsi, kualitas pengajaran yang masih rendah dan tingkat absentisme 'mangkir';
• Kualitas penelitian dan pengajaran pada sistem pendidikan tinggi, meskipun di sekolah terbaik di Indonesia, pada umumnya masih terkategori kurang secara relative kepada standar global dan bahkan standar negara tetangga di Asia. Misalnya, untuk lembaga pendidikan tinggi yang sebaik Universitas Indonesia, di tahun 2018 masih berada pada ranking 277 pada QS World University Ranking 2018. Juga lulusan doktor masih berasio 1 dibanding 10 tenaga kerja akademis di universitas;
• Juga, dinilai masih rendah insentif di kalangan elit politik untuk merubah sistem pendidikan. Yang terjadi adalah tambal sulam dengan proses yang mengakumulasi sumberdaya, masih melanggengkan KKN, memobilisasi dukungan politis, dan memainkan kuasa politik.
• Pemilihan tim dan pengambil keputusan di sekolah dan di lingkungan akademis bertendensi dibuat berdasar pada kesetiaan, pertemanan, dan kekeluargaan tinimbang prestasi.
• Peran masyarakat sipil yang diwakili oleh asosiasi orang tua, murid, dan pengajar yang didorong sejak masa reformasi sulit diwujudkan.

Oleh karenanya, memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia bukan hanya meningkatkan dan memobilisasi sumber daya serta melatih guru dan pengajar, tetapi merubah secara fundamental hubungan dan relasi kuasa dari politik dan sosial yang menjadi karakter sistem politik dan ekonomi dan sistem pendidikan.

Apa itu Politik Pendidikan

Politik pendidikan adalah konsep yang mengacu pada konteks sosial dan politik yang ada pada sistem pendidikan. Politik dan kuasa yang melatari pendidikan Indonesia inilah yang menjadi isu besar.  Sisem Pendidikan Indonesia sangat dipengaruhi oleh keputusan sosial politik yang terjadi di negeri ini. Keputusan keputusan politik dan kekuasaan yang dibuat pemerintah, eksekutif dan legislatif ini kemudian mempengaruhi bukan hanya pada kurikulum silabus dan buku buku acuan belajarnya, tetapi juga pada bagaimana pengelolaan SDM pendidikan, pada akhirnya terefleksikan pada ideologi dan produk yang secara dominan dihasilkan oleh pendidikan. 

Unchendu (2004) mencatat adanya tautan politik dan kekuasaan pada pendidikan yang kompleks di antara kelompok kelompok stakeholders, politisi, pendidik, birokrat, peneliti dan mereka yang memfasilitasi proses pencitaaan pengetahuan.

Studi " The Politics of Education in South East Asia: A Comparative Study on Decentralization Policy in Primary Education in Indonesia and Thailand"  ditulis oleh Mouliza Kristhopher Donna Sweinstani. Studi tersebut membandingkan bagaimana politik dan kekuasaan mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia dan Thailand. Dalam hal ini, aspek politik dan kekuasaan yang dilihat adalah soal otonomi daerah. 

Otoda telah membuat transfer kekuasaan dari pusat sepenuhnya diberikan kepada pemerintah daerah tingkat kabupaten kota tetapi juga memberikan otonomi kepada sekolah melalui Schools Based Management. Namun demikian, wewenang pengambilan keputusan tetap ada pada pemda tingkat kabupaten dan kota. Kesenjangan kapasitas SDM di masing masing kabupaten/kota serta sumber daya pendanaan yang ada juga mempengaruhi bagaimana pengelolaan sektor pendidikan ini dilakukan.

Dalam hal yang lain, memang banyak keputusan di sektor pendidikan berkait dengan aspek politik dan kekuasaan yang ada di banyak lini hidup sektor ini. Pemilihan kepala sekolah, pemilihan rektor, penetapan sistem penerimaan murid baru, beban kerja pendidik, pemilihan SDM perguruan tinggi untuk pelatihan, dan kesempatan melakukan penelitihan adalah hanya sebagian saja dari begitu banyak aspek yang perlu mendapat perhatian.