Baju Adat Sasak Pak Jokowi dan 90 Ribu Penyintas Gempa NTB Belum Punya Rumah

Kita perlu paham konteks Lombok dan NTB. 
Posisi NTB dalam pembangunan wilayah di Indonesia memang cukup 'spesial'. Selama 2 masa RPJMN di pemerintahan Presiden SBY, wilayah Provinsi Papua, Aceh dan NTT adalah wilayah yang mendapat perhatian khusus karena dianggap masih tertinggal. NTB yang tidak lebih baik dari NTT berada di marjin. 

Selanjutnya, pada masa pemerintahan Presiden Jokowi pada 2015-2019, Provinsi Papua, Papua Barat dan NTT menjadi perhatian. NTB kembali ada di marjin. 

Ini punya implikasi. Kerjasama dan kemitraan dengan lembaga donor asing pun lebih diarahkan pada wilayah-wilayah yang telah diarahkan oleh RPJMN. Artinya, NTB hampir selalu terlewatkan. 

Pada akhir 2018, Kepala BPS NTB sempat menyampaikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB naik kelas dari rangking terbawah di Indonesia, yaitu pada rangking 34 menjadi rangking 29.

Membaiknya ranking IPM NTB ini dinilai karena adanya perbaikan Angka Harapan Hidup pada 2017 yang pada 2016 mencapai 65,38 tahun dan menjadi 65,55 tahun, juga dari Harapan Lama Sekolah yang naik dari 13,16 pada 2016 menjadi 13,46 pada 2017. Juga terdapat kenaikan pengeluaran perkapita dari Rp 9,575 juta di tahun 2016 menjadi 9,877 juta ditahun 2017.

Namun, bila kita lihat indeks pembangunan manusia yang mempertimbangkan aspek gender, maka terdapat hal yang perlu dicatat. Pada Indeks Pembangunan Gender (IPG), posisi NTB adalah masuk dalam posisi klaster bawah, walaupun bukan terbawah.

IPG NTB adalah 90,36, sementara secara nasional adalah pada 90,96, DKI Jakarta adalah 94,70 pada rangking tertinggi, sementara Papua Barat adalah sebesar 79,38 sebagai provinsi pada rangking terendah. Indeks ini menunjukkan masih perlunya akselerasi pada perbaikan pada aspek kesehatan perempuan dan ekonomi masih perlu dilakukan. 

Sementara dalam Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) atau sering disebut Gender Empowerment Measure, posisi NTB adalah masuk dalam 4 provinsi terendah bersama Papua Barat, Bangka Belitung, dan Kalimantan Timur.

Indeks ini mengukur partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, partisipasi perempuan dalam lapangan kerja serta kontribusi perempuan dalam ekonomi. 

Peningkatan konsumsi tentu terjadi karena NTB menerima dukungan dari berbagai pihak selepas gempa pada 29 Juli 2018 dan 19 Agustus 2018.

Meningkatnya pendapatan masyarakat bisa disebabkan oleh perlunya biaya untuk membeli makanan selama tinggal di pengungsian dan pengeluaran konsumsi lainnya.