Jangan Mau Dipaksa atau Terpaksa Golput!

Antusiasme Pemilih VS Prosedur 

Rasanya haru melihat antusiasme warga Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya di banyak tempat di luar negeri di tengah kekuatiran kita akan rendahnya jumlah pemilih.  Antrian warga RI yang mengular dilaporkan di Sydney, di Singapore, di Tokyo, dan di banyak tempat lain. 

Di Marselle, mahasiswa harus rela antri 10 jam untuk bisa melakukan hak pilihnya. Warga RI di Argentina rela menginap agar bisa nyoblos (Detik.com, 15 April 2019). 90% surat suara di Kroasia dipergunakan (Detik.com, 15 April 2019). 85% warga RI di Lebanon nyoblos Pemilu 2019. 

Kitapun bergembira membaca berita soal lancarnya Pemilu di Brussel dan di Cekoslovakia. Ada gairah di sana. Calon pemilih yang berjumlah 2.049.708 dan terdaftar pada Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu Luar Negeri (DP4LN) itu punya suara tentang harapan ke depan.

Tetapi, tunggu dulu! Terdapat laporan tentang warga Indonesia yang gagal nyoblos di TPS di luar negeri. Terdapat kesimpang-siuran proses pemilu di Sydney.  Pencoblosan di Hongkong berakhir kecewa. Lalu, kitapun jadi membayangkan beberapa tantangan yang berpotensi muncul pada Hari H.   

Tantangan warga  yang berniat dan telah pergi ke TPS, tetapi tidak bisa menyoblos dan akhrinya menyandang gelar Golput di penghujung siang 17 April 2018 mengemuka. 

Sebetulnya saya telah sempat menulis soal keberadaan Golput yang mendapat kontribusi dari soal administrasi dan prosedur Pemilu. Ini saya tulis di bulan Februari yang lalu pada 'Kemenangan Golput, dari Kecewa, Tanpa Pilihan, dan Gagal Nyoblos Sampai Kemalasan Belaka".  

Apa sih yang berpotensi menambah Golput?

'Under estimate' Jumlah Pemilih pada daftar pemilih tambahan (DPTb)?

Pemerintah telah mengumumkan adanya sekitar 275.923 pemilih yang terdaftar sebagai pemilih tambahan dan pemilih yang pindah TPS. Jumlah itu nampaknya akan meningkat dengan signifikan karena pada kenyataannya, mobilitas masyarakat Indonesia juga meningkat. 

Yang dikhawatirkan, pemilih kategori DPTb ini terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya jika keberadaan surat suara tidak mencukupi (beritasatu.com, 21 Februari 2019).

Sebagaimana diketahui, jumlah pemilih DPTb per 17 Februari 2019 sebanyak 275.923. Jumlah ini tersebar di 87.483 TPS yang ada di 30.118 desa/kelurahan, 5.027 kecamatan, dan 496 kabupaten/kota. Jumlah ini masih ada kemungkinan bertambah. "Dengan jumlah pemilih pindahan seperti ini, KPU mengalami kendala untuk penyediaan surat suaranya," ujar Viryan di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta.

Pemilih dengan Disabilitas Tidak Bisa Memilih Anggota DPR

Karena alasan keterbatasan dana, kelompok masyarakat dengan disabilitas memiliki kontribusi pada Golput untuk pemilu legislatif. Menurut saya ini agak keterlaluan. 

KPU perlu mengantisipasi jumlah pemilih dengan disabilitas sejak dini. Dari situ, KPU bisa menghitung kecukupan dana untuk mengadakan kertas suara Pemilu Legislatif bagi mereka yang membutuhkan alat pembaca khusus. 

Ketua Umum Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), Aria Indrawati yang mengatakan soal tidak terpenuhinya template surat suara pemilu legistlatif untuk pemilih tunanetra lantaran belum ada inovasi dari KPU (bbc.com 13 Maret 2019). 

Realitas tidak tersedianya plat penera bagi mereka dengan disabilitas dalam Pileg tentu bukan hanya mengeksklusi kelompok masyarakat disabilitas dalam memilih anggota legislatif, tetapi juga menyebabkan adanya Golput secara parsial. 

Edukasi Pemilih pada Pemilu 2019 Kurang? 

KPU adalah Komisi yang independen. Ia bukan di bawah Presiden. Berdirinyapun berdasar Undang Undang. Begitu juga Bawaslu. 

KPU dan Jaringan Pendidikan Pemilu (JPPR) telah mengadakan Sosialisasi Pemilu serta Pendidikan Pemilih. Terdapat berbedaan dari keduanya. Pendidikan Pemilih tentu lebih berfokus pada pendidikan tentang hak warga, sekaligus untuk memahami sistem politik yang ada. 

Kerumitan kertas suara pada Pemilu 2019 perlu diantisipasi sejak awal. Apakah semua warga sudah paham seperti apa bentuk kertas suara kita? Apa dan siapa saja yang dipilih? Saya kuatir, tidak semua warga memahaminya. Saya membayangkan mama mama di NTT dan di Papua. 

Saya melihat KPU banyak memfokuskan sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilihnya pada pemilih pemula. Tetapi, sebetulnya Pemilu 2019 adalah baru bagi semua warga. 

Apakah memilih Presiden dan Calon Presiden dan sekaligus anggota DPR Tingkat Nasional, DPR Tingkat 1 dan Tingkat 2 serta DPR secara sekaligus mudah dipahami oleh mama mama di beberapa wilayah terpencil? 

Pendaftaran Pemilih 'Voter Registration" - Bagaimana Memperbaikinya?

Dari beberapa laporan media tentang pelaksanaan Pemilu di luar negeri serta ulasan kawan kawan Kompasianer, persoalan administrasi pendaftaran nampaknya menjadi isu kritikal. 

Isu pendaftaran Pemilu sebetulnya sudah menjadi bagian dari agenda yang terus menerus diperbaiki sejak Pemilu 1999, namun berbagai tantangan juga masih mengemuka. Pendaftaran dan pengadministrasian pemilu atau 'voter registration and administraion' selalu menjadi agenda yang terus diperbaiki. 

KPU juga telah mengadakan kerjasama dengan beberapa komisi pemilu dari beberapa lembaga dan komisi pemilu dari berbagai negara, termasuk International Foundation for Electoral System (IFES) dan Australia Electoral Commision (AEC) untuk kepentingan perbaikan Pemilu kita. 

Pengalaman pelaksanaan Pemilu di berbagai negara negara yang berhasil menjalankan Pemilu dengan rapi mungkin perlu kita jadikan referensi dalam memperbaiki pendaftaran dan pengadministrasian Pemilu. 

Di bawah ini adalah beberapa pengalaman Amerika dan juga beberapa negara yang baru saja menjalankan Pemilu, terkait pendaftaran pemilih agar partisipasi pemilih tinggi dan membuat proses pemilihan menjadi lebih nyaman. 

1. Sederhanakan proses registrasi dengan pendaftaran pemilih secara otomatis. Layanan pendaftaran pada hari yang sama atau sering disebut sebagai 'same-day voter registration (SDR) " bisa ditempuh. Pendaftaran khusus perlu dibuat bagi warga muda yang memasuki usia 17 tahun melalui pendaftaran online. Di Amerika, sistem SDR membuat adanya peningkatan pemilih sebesar 5%.
2. Pelaksanan pencoblosan secara online melalui pusat pemilihan 'vote center'. Studi di Georgia menunjukkan bahwa sekitar 71% dari mereka yang mendaftarkan diri secara online ternyata memilih. Ini juga akan memecahkan persoalan untuk warga yang punya hak pilih tetapi berhalangan. Kita telah berkali kali membaca tentang jumlah warga ingin dan hendak mencoblos tetapi terhalang persoalan administrasi, yaitu tidak terdaftar atau tidak menerima surat panggilan ke TPS. Warga bisa juga tidak memilih karena sedang sakit atau sedang di luar negeri dan tidak ada TPS yang dekat dengan lokasi.). Diberitakan bahwa sekitar 29.000 mahasiswa Universitas Brawijaya memiliki potensi Golput karena hanya diberi satu hari libur yang tidak memungkinkan mereka melakukan hak pilih di kota asalnya (Tempo,7 Februari 2019)
3. Pemilihan awal sebelum hari H. Pemilihan awal dicatat mampu meningkatkan sekitar 2 sampai 4%. Memang terdapat studi di Amerika pada thaun 2018 yang menunjukkan bahwa pemilihan awal menurunkan total jumlah pemilih karena isu lupa dan lain lain. Namun, studi mengatakan bahwa dengan mobiliisasi dan kampanye, pemilihan awal malah bisa meningkatkan jumlah pemilih. Dengan cara ini pemilih yang berhalangan untuk hadir di TPS pada 17 April 2019 bisa melakukan haknya. Pemilih dapat memilih dan mengirimkan kertas pemilihan melalui kantor pos.
4. Penyediaan sumber daya (manusia dan dokumen serta kartu pemilihan) yang memadai di hari H. Soal penyediaan kartu pemilih, perhitungannya tentu ada pada KPU. Saya yakin banyak relawan kita yang bersedia mememberikan waktu untuk membantu jalannya Pemilu.
5. Pastikan hak warga yang tidak bisa ke TPS bagi orang yang berhalangan karena alasan sakit dan harus dirawat di Rumah Sakit atau mereka yang sedang berada menjalankan hukuman di Lembaga Pemasyarakatan;
6. Pastikan adanya edukasi pemilih di sekolah dan di tingkat masyarakat. Secara pribadi saya meilihay edukasi atau pendidikan pemilih pada Pemilu 2019 tidak terlalu banyak ditemukan. Hal ini berbeda dengan pada saat Pemilu tahun 1999, 2004 dan 2009. Kala itu, terdapat cukup banyak lembaga donor dan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki program untuk menyelenggarakan pendidikan atau edukasi pemilih.
7. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam persiapan dan proses Pemilu

Butir butir di atas adalah hal penting yang secara umum untuk meningkatkan pemilih mendaftar. Apa tantangannya? 

Pemilu tinggal hitungan jam. Di menit menit terakhir ini, saya hanya bisa berharap KPU meningkatkan kordinasi pelaksanaan Pemilu 27 April 2019. Bawaslu dan jaringan pengawas pemilu di seluruh negeru perlu aktif memantau persiapan akhir, pelaksanaan dan penghitungan kartu suara nantinya. 

KPU mungkin perlu mempertimbangkan adanya Pemilu susulan bagi warga RI di luar negeri (mislanya di kasus Hongkong) yang gagal nyoblos. Ini urgen juga karena banyak kasus bukan karena kesalahan warga. 

Untuk warga pemilih, pastikan kehadiran anda pada pagi hari di TPS setempat. Suara kita menentukan masa depan bangsa dan generasi ke depan, anak cucu kita. Jangan mau dipaksa atau terpaksa Golput. Jangan !

Selamat menjalankan hak anda. Jangan bosan dan lelah menjadi orang Indonesia. 

Pustaka : 1. Voter Participation; 2. Pendaftaran Pemilu; 3) Pembelajaran dan praktik baik pendaftara Pemilu di ASEAN