Palu Presidensi G-20 di Gengaman Indonesia "Recover Together, Recover Stronger"

Palu Presidensi Group of Twenty (G20) telah secara resmi diserahkan oleh Perdana Menteri Italia Mario Draghi kepada Presiden Indonesia Joko Widodo pada sesi penutupan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Roma, Italia pada 31 Oktober 2021. 

Sebelumnya, penetapan Indonesia sebagai Presidensi G20 sebenarnya telah terjadi sejak 22 November 2020 dalam KTT G20 di Riyadh, Arab Saudi, dan serah terimanya dilaksanakan di Roma, Italia. Hal Ini tentunya menjadi momen bersejarah bagi Indonesia yang untuk pertama kalinya terpilih sebagai Presidensi G20 sejak pembentukannya di tahun 1999.

G20 sendiri merupakan sebuah forum utama kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia yang terdiri dari 19 (sembilan belas) negara dan 1 (satu) lembaga Uni Eropa. Anggota G20 memiliki posisi strategis karena secara kolektif merupakan representasi dari 85% ekonomi dunia, 60% populasi dunia, 80% investasi global, dan 75% perdagangan internasional. 

Pembentukan G20 bertujuan untuk mendiskusikan kebijakan-kebijakan dalam rangka mewujudkan stabilitas keuangan internasional yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif (Kementerian Keuangan, 2021).  G20 ini juga terdiri atas 2 (dua) jalur, yaitu Finance Track yang membahas isu ekonomi dan keuangan serta Sherpa Track yang membahas isu pada arus lebih luas seperti geopolitik, energi, dan perubahan iklim. (Bank Indonesia, 2021)

Terpilihnya Indonesia sebagai Presidensi G20 menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah bagi KTT yang direncanakan diselenggarakan pada tahun 2022 di Bali. KTT ini merupakan puncak dari proses pertemuan negara G20 yang dihadiri oleh pemimpin-pemimpin negara anggota. 

Selain KTT, G20 juga memiliki Pertemuan Tingkat Menteri dan Deputi yang diadakan di masing-masing area fokus utama forum. Pada Finance Track, Ministerial Meetings dihadiri oleh menteri keuangan dan gubernur bank sentral, yang disebut Finance Ministers and Central Bank Governors Meetings Sementara pertemuan para deputi disebut Finance and Central Bank Deputies Meetings . 

Kemudian ada juga Kelompok Kerja/Working Groups yang beranggotakan para ahli dari negara G20. Working Groups ini memiliki peran untuk menangani isu-isu spesifik yang terkait dengan agenda G20 yang lebih luas, yang kemudian dimasukkan ke dalam segmen kementerian dan akhirnya KTT.

Kemudian dalam Sherpa Track, nama Sherpa diambil dari suku di Pegunungan Himalaya yang sering menjadi pemandu arah bagi pendaki gunung. Nama ini dipilih karena pertemuan sherpa diharapkan akan membuka jalan bagi para pemimpin negaranya untuk bernegosiasi dan mencapai konsensus mengenai suatu hal. Dalam pertemuan sherpa tiap negara mengirimkan seorang perwakilan seorang sherpa yang dibantu oleh sous-sherpa (asisten sherpa). 

Sherpa Track memfokuskan pembahasan mengenai hal teknis dan kebijakan-kebijakan negara yang bertujuan untuk development-oriented issues. 

Biasanya yang mewakilkan negaranya sebagai Sherpa di G20 adalah para diplomat senior atau pejabat senior yang ditunjuk oleh pimpinan negaranya. (Indian Express, 2016).  Sebelumnya yang menjadi Sherpa Indonesia adalah Dr. Rizal Affandi Lukman yang juga menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

 Terpilihnya Indonesia sebagai Presidensi G20 menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah bagi KTT yang direncanakan diselenggarakan pada tahun 2022 di Bali. KTT ini merupakan puncak dari proses pertemuan negara G20 yang dihadiri oleh pemimpin-pemimpin negara anggota. 

Sebagai pimpinan G20 pada tahun 2022, Indonesia mengusung Tema Presidensi G20, yaitu "Recover Together, Recover Stronger". Tema presidensi itu menitikberatkan pada pemulihan ekonomi dan mengeratkan kerjasama negara anggota G20 dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, lingkungan, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. 

Selain tema, Indonesia mengusung 5 (lima) Pilar Presidensi G20 2022, yaitu memperkuat lingkungan kemitraan, mendorong produktivitas, meningkatkan ketahanan dan stabilitas, memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif, dan kepemimpinan kolektif global yang lebih kuat (Bank Indonesia, 2021). 

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, dengan Indonesia menjadi Presidensi G20 2022, Indonesia memiliki kesempatan secara strategis untuk ikut mendesain kebijakan pemulihan ekonomi global, terutama pada masa pasca pandemi Corona Virus Disease 2019 (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2021). 

Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan koordinasi yang kuat antara kementerian, lembaga-lembaga yang terlibat dalam 16 (enam belas) working groups, elemen non-pemerintah, dan masyarakat. Upaya pelibatan seluruh kelompok tersebut menurutnya juga mencerminkan langkah inklusif dan keterbukaan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi.

Untuk dapat menjalankan kepemimpinan G20 dengan baik, Indonesia telah menentukan 6 (enam) agenda prioritas mengenai jalur keuangan (Bank Indonesia, 2021). Enam agenda tersebut adalah kebijakan untuk melindungi negara-negara yang masih menuju pemulihan ekonomi dari efek penarikan investasi oleh negara maju, mengatasi dampak panjang dari krisis ekonomi global, pengembangan standar pembayaran lintas negara (cross border payment) dan mata uang digital bank sentral (central bank digital currency), transisi menuju perekonomian rendah karbon dan keuangan berkelanjutan (sustainable finance). 

Selain itu juga, mendorong produktivitas ekonomi bagi wanita, pemuda, dan Usaha Mikro Kecil Menengah melalui open banking, dan framework perpajakan internasional serta perencanaannya. 

Keenam agenda prioritas Indonesia dalam Presidensi G20 tersebut merupakan momentum bagi Indonesia untuk menjadi pemimpin di kancah internasional dan mendukung pemulihan ekonomi internasional.

Tema besar G-20 Indonesia Recover Together Recover Stronger memberikan inspirasi bagi terciptanya pemulihan ekonomi yang kuat, inklusif dan berkelanjutan. Harapannya Indonesia bisa menjadi penghubung antara negara maju dan berkembang. (Media Indonesia, 2021) Demi tercapainya keselarasan global di dunia yang semakin perlu solidaritas dan kebersamaan untuk menyelesaikan segala permasalahannya. 

Mengutip perkataan Paus John Paul II "Solidarity is not a feeling of vague compassion or shallow distress at the misfortunes of so many people, both near and far. On the contrary, it is a firm and persevering determination to commit oneself to the common good; that is to say to the good of all and of each individual because we are all really responsible for all".