Jelas seluruh operasi politik Sudirman Said terhadap Ganjar Pranowo gagal total, sementara Ganjar sendiri tidak menyerang Sudirman Said, dia hanya bersikap jenaka seperti layaknya di debat Pilkada 2018, dimana Sudirman Said sangat serius dan berwajah tegang, sementara Ganjar kebanyakan ketawa, dan Ganjar tau tanpa adanya tsunami politik, kekuatan Banteng tidak bisa dikalahkan di Jawa Tengah, walaupun diserang oleh susupan-susupan yang memanfaatkan kasus Kendeng, juga beberapa gerakan sporadis buatan Sudirman Said di beberapa wilayah 'panas' namun bisa diredam, praktis wilayah Jateng aman.
Bahkan kedatangan Sandiaga Uno ke Brebes dan menjanjikan soal macam-macam saluran produksi ke Jakarta gagal menaikkan elektabilitas Sudirman Said.
Waktu bergerak cepat, tanggal 27 Juni 2018 di depan mata, sementara tingkat elektabilitas Sudirman Said payah sekali, bahkan bisa dikatakan tingkat elektabilitas Sudirman Said paling rendah dibandingkan dengan kandidat para petarung Pilkada di seluruh Indonesia pada tahun 2018, maka apalagi yang bisa dilakukan Sudirman Said selain mengeluarkan amunisi peluru politik setelah strategi Pilkada DKI gagal dilakukan di Jateng selain menggunakan koneksi-koneksinya di KPK.
Lalu Sudirman Said tahu bahwa ada operasi khusus penangkapan Bupati Purbalingga, Operasi Penangkapan ini harus segera cepat ditunggangi, dengan "pemanggilan Ganjar Pranowo", kasus pemanggilan Ganjar Pranowo oleh KPK, di tengah 'situasi genting Kampanye' jelas tidak punya fatsoen dalam berpolitik, sekaligus menjelaskan pada kita betapa kuat pengaruh koneksi Sudirman Said di KPK. Inilah yang harus diketahui para pemain politik di Kubu Ganjar, bahkan langkah pemanggilan tersebut bukan lagi 'wilayah hukum' tapi sudah menjadi 'bahasa politik'.
Memang ada kamuflase yaitu dipanggilnya anggota-anggota DPR lainnya, namun sekali lagi Sudirman Said masih bisa berharap dengan pemanggilan ini akan menaikkan elektabilitasnya, dia juga menggunakan kampanye politik survey NCID (Nurjaman Centre For Indonesian Democracy) untuk mempublish keunggulan Sudirman-Ida ketimbang Ganjar Pranowo-Taj Yassin, jelaslah kubu Prabowo yang memang suka menggunakan survey sesukanya seperti kasus Pilpres 2014 sampai Prabowo sujud syukur mengklaim kemenangan karena survey bodong, ternyata digunakan juga oleh Sudirman Said untuk memanipulasi persepsi publik, survey dikeluarkan hampir bersamaan dengan pemanggilan Ganjar Pranowo.
Seperti diuraikan dalam prolog tulisan ini, ucapan Chandra Hamzah sebenarnya sangat serius dalam kasus KPK dan Pilkada Jateng : ""Mungkin KPK tak Akan Terbentuk Kalau tak Ada Sudirman Said" ucapan ini menjadi pegangan bagi para pelaku-pelaku politik di Jawa Tengah, apabila memang Ganjar dipaksa untuk mondar mandir KPK di saat waktu injury time, maka ini adalah permainan politik Sudirman Said yang melibatkan koneksi-koneksinya di KPK.
Sementara tim khusus advokasi hukum, dan para Partai Pendukung Ganjar sudah seharusnya melakukan taktik penghadangan dari oknum-oknum koneksi Sudirman Said di internal KPK yang ingin melakukan pemanggilan Ganjar sebagai strategi akhir di Pilkada Jateng 2018. Â Para pendukung Ganjar harus membuat kecurigaan akan adanya barisan koneksi Sudirman Said di KPK, karena pemanggilan ini jelas merupakan bahasa politik, dan tudingan KPK terhadap Ganjar di menit-menit terakhir bisa dikatakan Ad captandum vulgus, sebuah tudingan hukum yang hanya bertujuan "mengambil perhatian rakyat" bukan sebagai sebuah langkah substansi.
hal ini harusnya digugat dulu oleh pihak advokasi tim sukses Ganjar Pranowo. Bila ternyata memang terbukti bahwa pemanggilan itu hanya untuk memancing elektabilitas Sudirman Said dengan tujuan tujuan politiknya, sudah seharusnya ada pembersihan di internal KPK yang terkait dengan "jaringan gelap Sudirman Said" di dalam gedung KPK dan para alumnus KPK yang terkoneksi dengan Sudirman Said dalam upayanya merebut kekuasaan di wilayah Jawa Tengah dan kemungkinan berpeluang untuk bermain pada Pilpres 2019.
